Berita Terkini : Ahok Ancam Pecat PNS yang Tak Netral Dalam Pilkada DKI 2017 Nanti !

0
1333
PNS
Copyright©kompas

Berita Terkini : Ahok Ancam Pecat PNS yang Tak Netral Dalam Pilkada DKI 2017 Nanti !

Indowarta.com– Gubernur DKI Jakarta yakni Basuki Tjahaja Purnama atau yang sering disapa dengan nama Ahok ini telah menegaskan Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 harus netral. PNS DKI yang terlibat di dalam aktivitas politik makan akan terkena sanksi berupa pemecatan.

Pada saat berada di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Meredeka Selatan pada hari Selasa 4 Oktober 2016 Ahok mengatakan bahwa di dalam Rapim yang sudah dirinya gelar, pada setiap pertemuan telah dia sampaikan bahwa PNS yang terlibat di dalam aktivitas politik Pilkada DKI Jakarta 2017 maka akan dipecat. Hal itu juga termasuk juga telah membela dirinya di dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 nanti.

Selain itu Ahok juga mengatakan bahwa himbauan tersebut juga telah diperkuat di dalam surat edaran Sekda DKI jakarta dengan nomor surat 22/SE/2016. Surat tersebut telah ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2016. Ahok menyatakan bahwa dirinya tidak ingin PNS DKI Jakarta menghadiri kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Diharapkan bahwa para PNS ini bisa bersikap profesional.

Ada empat poin yang telah dibeberkan di dalam surat edaran Sekda DKI Saefullah tersebut. Point yang pertama adalah dirinya meminta para PNS untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PNS
Copyright©harianbernas

Yang kedua adalah dirinya meminta agar pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar melakukan pembinaan kepada seluruh PNS atau CPNS di lingkungan masing-masing. Kemudian poin yang ketiga adalah Saefullah menyatakan tentang bentuk netralitas yang ditunjukkan dengan cara tidak mengikuti kampanye, tidak menggunakan fasilitas jabatan untuk kegiatan kampanye, tidak membuat keputusan yang merugikan atau menguntungkan pasangan calon, serta tidak menggunakan anggaran daerah untuk mendukung pasangan calon.

Poin yang ke empat adalah Saefullah menyatakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS.

baca juga :

Berita Terkini: Menghitung Harta Kekayaan Ahok, Agus dan Anies Sebagai Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta, Siapa Paling Kaya?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here