Berita Terkini: BPK Serahkan 10.198 Temuan Hasil Pemeriksaan Ke DPR !

0
669
BPK
Copyright©tmpo

Berita Terkini: BPK Serahkan 10.198 Temuan Hasil Pemeriksaan Ke DPR !

Indowarta.com– Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK kini telah menyerahkan Ikhtisar Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 tahun 2016. IHPS ini telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada sidang paripurna pada hari Senin 4 Oktober 2016.

Ketua BPK yakni Harry Azhar Aziz menyebutkan bahwa ada total 696 laporan hasil pemeriksaan (LHP). 696 laporan tersebut teridir dari 116 LHP (17 persen) pemerintah pusat, 551 LHP (79 persen) pemerintah daerah dan 29 LHP (4 persen) BUMN dan badan lainnya.

Sedangkan berdasarkan jenis pemeriksaannya, LHP tersebut terdiri dari 640 LHP keuangan atau 92 persen, 8 LHP kinerja atau 1 persen dan juga 48 LHP dengan tujuan tertentu sebanyak 7 persen. Harry ketika berada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan BPK pada semester 1 ini sebagian besar atau hampir seluruhnya adalah pemeriksaan keuangan.

Dari pemeriksaan yang telah dilkukan, BPK telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 385 laporan keuangan atau 60 persen, opini wajar dengan pengecualian (WDP) sebanyak 216 laporan atau 34 persen. Lalu ada juga opini tidak wajar ada 5 laporan keuangan atau sebesar 1 persen dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) sebanyak 34 laporan keuangan atau sebesar 5 persen.

BPK
Copyright©terbitsport

Tidak hanya itu saja, Harry juga memaparkan sebanyak 10.198 temuan yang memuat 15.568 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 7.661 kelemahan sistem pengendalian internal 7.907 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yakni senilai Rp 44,68 triliun.

Dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut sebanyak 4.762 permasalahan yang akan memilliki dampak finansial senilai Rp 30,62 triliun. Harry mengatakanbahwa atas permasalahan yang terjadi itu, selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara senilai Rp 442,24 miliar.

Laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh pejabat kementerian atau lembaga yang terkait selambat-lambatnya adalah 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Ketentuan tersebut juga telah ditetapkan di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

baca juga :

Berita Terkini: Disebut Penggempalng Pajak oleh Ahok, Hanura Dan Golkar Pasang Badan Untuk Sandiaga Uno !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here