Berita Terkini: Penghapusan Ujian Nasional (UN) Tinggal Menunggu Inpres !

    0
    912
    Berita Terkini: Ujian Nasional Tak Jadi Dihapus, Pemerintah Kena Kritikan !
    Copyright ©Tribunnews

    Penghapusan Ujian Nasional (UN) Tinggal Menunggu Inpres !

    Indowarta.com – Tepat pada perayaan Hari Guru Nasional kemarin, Muhadjir Effendy selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah membuat kebijakan baru yaitu dia akan melakukan moratorium atau penghapusan sementara Ujian Nasional (UN) yang akan dimulai tahun 2017.

    Seperti yang telah ditayangkan di stasiun televisi swasta, Jumat (25/11/2016), sebagai pengganti Ujian Nasional akan diserahkan pada pemerintah provinsi untuk tingkat SMA dan SMK. Sedangkan untuk tingkat SD dan SMP akan diserahkan kepada pemerintah kabupaten atau kota.

    Penghapusan sementara Ujian Nasional ini tinggal menunggu dikeluarkannya Impres sebagai dasar hukumnya. Muhadjir mengatakan, bahwa dirinya dipanggil Pak Presiden, dan pada prinsipnya Pak Presiden telah menyetujui. Tinggal menunggu Inpres. Tapi kebijakan ini tidak mempunyai niat apa-apa, melainkan demi proses pendidikan di Indonesia yang lebih baik lagi.

    Berita Terkini: Penghapusan Ujian Nasional (UN) Tinggal Menunggu Inpres !
    Copyright©Newsth

    Selama ini pelaksanaan UN banyak mendapatkan kritikan, karena dirasakan tingkat pendidikan di seluruh tanah air belum merata. Belakangan ini Muhadjir mengaku bahwa 70 persen sekolah di Indonesia masih di bawah standard nasional. Biaya untuk pelaksanaan UN selanjutnya juga akan dialihlan untuk meningkatkan kualitas sekolah dan kualitas guru yang dirasa masih kurang.

    Pengamat pendidikan, Andreas juga tambah mengapresiasi rencana dihapuskannya sistem Ujian Nasional. Dirinya mengatakan sistem desentralisasi ujian akhir yang dikelola pemerintah daerah akan jauh lebih baik.

    Andreas juga mengatakan, kalau pelaksanaanya menjamin tingkat kebocoran soal rendah, itu dirasa lebih baik, karena otonomi daerah diberi wewenang untuk mengolah secara maksimal. Kendati demikian UN yang dikelola pemerintah daerah, perlu diperhatikan soal kesiapan sumber daya manusia lokal.

    Hal itu yang dikhawatirkan, kalau nanti SDM tidak siap, dan persiapan belum matang, dikhawatirkan itu akan lebih parah. Hal lain yang perlu untuk diawasi adalah tingkat kejujuran tim pembuat kisi-kisi dan rumus soal hingga tingkat percetakannya. Harus dijamin kejujurannya.

    Karena ruang lingkup daerah yang lebih kecil, bisa saja seorang panitia memiliki pengaruh dalam membuat soal, ujar Andreas. Dirinya juga meambahkan, intinya pos, intinya harus dicek kesiapan SDM dan tingkat kejujuran harus diwaspadai dengan betul.

    Keputusan moratorium UN diambil setelah Kemendikbud melalui badan penelitian dan pengembangan melakukan kajian yang melibatkan sejumlah pihak terkait. Upaya tersebut diputuskan melalui pertimbangan bahwa fungsi UN sebagai alat pemetaan sudah cukup.

    Baca juga Berita Terkini: Benarkah Ujian Nasional Akan Dihapus Selamanya ?

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here