Berita Terkini: Dilema Hapus Ujian Nasional, Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Pakai Apa?

    0
    987
    Berita Terkini: Dilema Hapus Ujian Nasional, Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Pakai Apa?
    Copyright ©BeritaSatu

    Dilema Hapus Ujian Nasional, Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Pakai Apa?

    Indowarta.com – Muhadjir Effendi selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan akan menghapus Ujian Nasional. Alasannya, karena UN tidak menentukan kelulusan peserta didik.  Lalu, bagaimana dengan seleksi di Perguruan Tinggi nanti dilakukan? Perguruan Tinggi nantinya akan mengubah komponen penilaian dalam penerimaan mahasiswa baru terkait dengan rencana penghapusan UN.

    Rektor dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Prof Warsono mengatakan, bila pemerintah menghapus Ujian Nasional tahun depan, maka penerimaan baru jalur SNMPTN otomatis juga akan ikut berubah. Warsono mengatakan kalau rencana itu terwujud, maka pihaknya tinggal menghapus penilaian tentang UN. Penghapusan tersebut bisa secara sistematik.

    Warsono juga mengatakan, Ujian Nasional SMA/SMK tidak mungkin didesentralisasi ke provinsi karena nanti ukuran standarnya akan berbeda. Dirinya melanjutkan, saat ini pihaknya akan menunggu petunjuk dari pemerintah pusat untuk detail implementasinya.

    Berita Terkini: Dilema Hapus Ujian Nasional, Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Pakai Apa?
    Copyright ©Okezone

    Tidak lama lagi soal UN akan dibahas di rapat terbatas oleh Presiden. Maka dari itu pihaknya menunggu saja.

    Sementara itu Rektor Universitas Airlangga (Unair) Moh Nasih menyatakan, rencana penghapusan UN tidak akan berdampak besar untuk SNMPTN, karena saat SNMPTN berlangsung tidak banyak data Ujian Nasional yang masuk. Karena terbitnya nilai UN biasanya terlambat satu hari dengan pengumuman SNMPTN.

    Terkait dengan komponen penilaian SNMPTN yang merangking mata pelajaran yang di UN-kan, pihaknya akan mempertimbangkan akreditasi dari sekolah. Tahun lalu pihaknya menilai setiap SMA/SMK. Dinilai dengan akreditasi sekolah itu. Akreditasi selanjutnya dipertimbangkan. Termasuk kuota untuk masing-masing akreditasi ketika di SNMPTN.

    Penilaian menggunakan akreditasi sekolah menurutnya mencakup delapan standar pendidikan nasional. Yang di dalamnya terdapat kurikulum, sarana dan prasarana sekolah, standar penilaian pendidikan, standar proses pendidikan dan lainnya. Akreditasi menjadi penting, jadi tetap saja kriteria itu masuk akreditasi.

    Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rachman menyatakan, siap atau tidak suatu daerah harus tetap siap menerima kebijakan dari pemerintah yang baru. Tak terkecuali pihaknnya yang akan mengelola SMA/SMK mulai 1 Januari mendatang.

    Menurut Saiful pihaknya akan memprioritaskan dulu ujian SMA/SMK dan PKLK sesuai kewenangannya. Sementara itu jenjang SD, SMP dan kejar paket A,B dan C akan dilaksanakan di daerah masing-masing. Selain itu, pihaknya juga sudah mengalokasikan dana untuk Ujian Naisonal SD/MI se Jawa Timur. Namun dengan adanya desentralisasi UN, pihaknya berencana mengalihkan dana tersebut untuk pelaksanaan ujian SMA/SMK.

    Untuk UN SD diperlukan dana sekitar Rp 9 miliar. Tetapi anggaran untuk UN SMA/SMK membutuhkan dana sekitar Rp 20 miliar- RP 25 miliar. Untuk melaksanakan ujian nanti, baik provinsi maupun daerah harus tetap mengacu pada standar nasional yang akan dirumuskan oleh Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP). Sedangkan untuk pembuatan soal bisa dilakukan oleh masing-masing daerah.

    Jadi untuk bobot soal nantinya akan tetap sama antar satu daerah dnegan yang lainnya, tapi soalnya mungkin beragam. Untuk seleksi masuk ke jenjang SMA/SMK, pihaknya belum yakin apakah nanti akan menggunakan nilai dari ujian SMP/MTS yang diselenggarakan kabupaten/kota. Tapi semua itu kembali lagi soal kesiapan anggaran. Nanti hal itu akan dibicarakan dengan pihak agar pelaksanaannya tetap baik.

    Baca Juga Berita Terkini: Penghapusan Ujian Nasional (UN) Tinggal Menunggu Inpres !

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here