Berita Terkini: Pemkot Bandung Tetapkan 9 Keputusan Usai Terjadi Insiden Sabuga !

0
1451
Ridwan Kamil

Berita Terkini: Pemkot Bandung Tetapkan 9 Keputusan Usai Terjadi Insiden Sabuga !

Indowarta.com- Pemerintah Kota Bandung akhirnya membuat keputusan terkait insiden penghentian Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) di Sabuga beberapa waktu lalu oleh Ormas Pembela Ahli Sunah (PAS) setelah menggelar rapat dengan pihak yang terkait. Ormas PAS dinilai telah bersalah dan harus memberikan surat permohonan maaf kepada panitia KKR. Informasi dari keputusan ini telah disampaikan di dalam akun media sosial Fb Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

Emil telah menyampaikan 9 poin penting terkait dengan Insiden Sabuga yang meruapakan hasil dari keputusan dari rapat dengan pihak yang terkait. Salah satu poinnya adalah masuknya Ormas PAS secara fisik ke ruangan peribadatan KKR di Gedung Sabuga pada hari Selasa 6 Desember 2016 yang lalu adalah sebuah pelanggaran secara hukum.

Dengan diberikan rentang waktu selama 7 hari semenjak keputusan ini telah dibuat, ormas PAS ini harus memberikan surat permohonan maaf kepada panitia KKR. Tidak hanya itu saja, selain melayangkan surat permohonan maaf, ormas PAS juga harus menyatakan kepada Pemkot Bandung akan mengikuti semua peraturan perundang-undangan dalam berkegiatan sebagai Ormas di wilayah hukum Negara Indonesia.

Insiden Sabuga

Poin yang ketujuh berbunyi “Apabila Ormas PAS menolak memberikan surat pernyataan, maka Pemkot Bandung yang secara hukum diberi kewenangan oleh UU 17 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, akan memaklumatkan PELARANGAN berkegiatan di wilayah hukum Kota Bandung kepada Ormas PAS,”.

Berikut adalah keputusan lengkap yang telah disampaikan oleh Wali Kota Bandung yakni Ridwan Kamil :

Melaporkan hasil rapat dan kesepakatan antara Pemkot Bandung dengan MUI, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB), Forum Silaturahmi Ormas Islam (FSOI), Kemenag Kota Bandung, Bimas Kristen Kemenag Jawa Barat, Polrestabes Bandung dan Kejaksaan Negeri Kota Bandung tanggal 8 Desember 2016 dan Hasil rapat antara Pemkot Bandung dan Komnas HAM tanggal 9 Desember 2016, terkait permasalahan kegiatan KKR di Sabuga tanggal 6 Desember 2016.

Dengan ini dipermaklumkan:

1. Kegiatan ibadah keagamaan TIDAK memerlukan izin formal dari lembaga negara, cukup dengan surat pemberitahuan kepada kepolisian.
2. Kegiatan ibadah keagamaan DIPERBOLEHKAN dilakukan di gedung umum, selama sifatnya insidentil. SKB 2 Menteri 2006 hanyalah tata cara untuk pengurusan izin Pendirian Bangunan Ibadah permanen/sementara.
3. Tidak boleh ada kelompok masyarakat sipil yang melakukan pembatasan, perintangan, unjuk rasa atau melakukan kegaduhan terhadap kegiatan ibadah keagamaan yang sudah legal karena melanggar KUHP pasal 175 dan 176, dengan hukuman kurungan badan maksimal 1 tahun 4 bulan.
4. Kehadiran secara fisik di ruangan peribadatan KKR oleh sekelompok warga yang tergabung dalam Ormas Pembela Ahli Sunah (PAS) di tanggal 6 Desember 2016, adalah pelanggaran hukum KUHP. Seburuk-buruknya situasi yang berhak melakukan pemberhentian kegiatan keagamaan dengan alasan hukum yang dibenarkan hanyalah aparat negara bukan kelompok masyarakat sipil.
5. Sesuai UU 17 Tahun 2013 tentang Keormasan, Ormas dilarang menebarkan rasa permusuhan terhadapa suku, agama, ras dan golongan. Karenanya Pemkot Bandung memberi sanksi kepada Ormas PAS dengan 2 tahap sanksi sesuai aturan: Tahap persuasif dan Tahap Pelarangan Organisasi.
6. Tahap persuasif: dalam rentang waktu 7 hari, pihak Ormas PAS diwajibkan memberikan surat permohonan maaf kepada panita KKR dan menyatakan kepada Pemkot Bandung akan mengikuti semua peraturan perundangan-undangan dalam berkegiatan sebagai Ormas di wilayah hukum Negara Indonesia.
7. Apabila Ormas PAS menolak memberikan surat pernyataan, maka Pemkot Bandung yang secara hukum diberi kewenangan oleh UU 17 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, akan memaklumatkan PELARANGAN berkegiatan di wilayah hukum Kota Bandung kepada Ormas PAS.
8. Sesuai rekomendasi Komnas HAM, aspek dugaan pelanggaraan hukum oleh Ormas PAS atas situasi ini agar dilakukan secepatnya dan sebaik-baiknya oleh pihak kepolisian.
9. Meminta MUI, FKUB dan FSOI untuk mengintensifkan forum dialog antara kelompok umat beragama di Kota Bandung.

Demikian kesepakatan bersama yang diambil dengan seadil-adilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai tindak lanjut dari permasalahan kegiatan KKR yang terjadi tanggal 6 Desember 2016 di Sasana Budaya Ganesha.

Hatur Nuhun.

baca juga :

Meskipun Sulit, PSSI Masih Upayakan Persib Bandung Dan Persipura Dapat Jatah Di Liga Champions Asia 2017 !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here