Berita Terkini: PDIP Sindir SBY Tak Mampu Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Selama 10 Tahun !

0
932

PDIP Sebut SBY Tak Tuntas Selesaikan Masalah HAM, Ini Buktinya!

indowarta.comPDIP Perjuangan melalui Ketua Bidang Hukum, HAM dan Perundang Undangan Trimedya Panjaitan mengatakan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak tuntang menyelesaiakn kasus HAM.

Selama 10 tahun menjabat sebagai presiden, SBY tidak tuntas menyelesaikan masalah HAM. Misalnya seperti kasus Tanjung Priok, kasus Timor Timor, kasus Trisakti, kasus Abupera, kasus tragedi Semanggi I dan II, terakhir kasus penghilangan aktivis atau misteri penembakan.

Dalam sebuah acara peluncuran buku ‘Dua Tahun Pemerintahan Jokowi JK Menegakkan Keadilan dan Kebhinekaan’ Trimedya mengatakan 7 kasus HAM di atas adalah warisan dari SBY. Selama ini ia dinilai tidak tuntas menyelesaikan.

Kasus lain misalnya penyerbuan kantor DPP PDIP Perjuangan tanggal 27 Juli 1996 hingga sekarang belum juga tuntas. Karena pengadilan saat itu hanya memvonis hukuman pada Jonathan Marpaung, seorang buruh. Sementara Manatan Komandan Detasemen Intel Kodam Jaya, Kolonel Budi Purna,ma dan Komandan Kompi C Detasemen Intel Kodam Jaya Lettu Suharto telah dibebaskan.

SBY

Melalui pemerintahan Jokowi JK, kasus HAM ini berusaha dituntaskan melalui jalur hukum maupun non yudisial. Meskipun dalam hal ini sangat berat.

Proses penuntasan ini dinilai Trimedya bukan pekerjaan mudah. Ia membandingkan dengan pemerintahan sebelumnya yang gagal menuntaskan meskipun 10 tahun menjabat sebagai pimpinan negara.

Selain SBY, pemerintahan Jokowi JK dinilai Trimedya kurang maksimal dama mengatasi penegakkan hukum. Apaat pemerintahan ini hanya fokus pada ekonomi yang bertumbuh baik dan fasilitas infrastuktur. Oleh sebab itu ia berharap Jokowi akan memperhatika penegakan hukum.

Sementara itu dalam buku yang berjudul ‘Dua Tahun Pemerintahan Jokowi JK Menegakkan Keadilan dan kebhinekaan’ berisi tentang catatan akhir tahun dari PDIP.

Selain masalah HAM, kasus korupsi merajalela di Tanah Air. Sejumlah usaha pemberantasan korupsi terasa ‘balapan dengan prakteknya. Terhitung penanganan korupsi di KPN berjumlah 60- 70. Padahal setiap tahun ada 7 ribu aduan dari masyarakat. Oleh sebab itu isi catatan buku di atas sebagai masukan penegakan hukum ke depan.

baca juga :

Berita Terkini: PDIP Akan Diuntungkan Jika Ahok Ditetapkan Jadi Terpidana?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here