Berita Terkini: PDIP Sorot 7 Kasus Hukum Yang Sedang Mangkrak di Kejaksaan Agung !

    0
    894
    PDIP
    Copyright©bantuanhukum

    Berita Terkini: PDIP Sorot 7 Kasus Hukum Yang Sedang Mangkrak di Kejaksaan Agung !

    Indowarta.com– Partai yang memiliki lambang banteng bermoncong putih yakni PDIP ini telah menyoroti masih ada kasus hukum dan Setidaknya pada saat ini masih ada tujuh kasus yang hasil penyelidikannya masih belum ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Kasus yang dimaksud itu adalah Kasus Trisakti, Tragedi Mei 1998, Semanggi I dan II, penghilangan aktivis 1998-1999, peristiwa 1965-1966, penembakan misterius 1982-1985.

    Pada hari Rabu 14 Desember 2016 Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan di Jakarta mengatakan bahwa tujuh kasus tersebut merupakan warisan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Selama 10 tahun pemerintahannya masih belum bisa menuntaskan kasus tersebut.

    WAJIB BACA :  Politikus PDIP Sesalkan Doa Tifatul Sembiring yang Syarat dengan Muatan Politik!

    Lalu mengenai kasus HAM berat masa lalu, Trimedya mengatakan bahwa bisa diambil beberapa upaya sebagai jalan keluar. Upaya yang pertama adalah tetap dilakukan penuntasan kasus ini melalui proses hukum atau upaya yudisial. Upaya kedua yang bisa dilakukan adalah dengan cara melakukan upaya non yudisial.

    PDIP
    Copyright©satuharapan

    Trimedya mengatakan “Pemerintahan Jokowi-JK harus didorong untuk mau dan berani menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu ini. Ini bukan pekerjaan mudah, terbukti rezim SBY selama 10 tahun pemerintahannya tidak berhasil melakukannya”.

    Menurut Trimedya, walaupun begitu pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla ini masih memiliki peluang untuk bisa menyelesaikan kasus ini. Hal ini dikarenakan Presiden tidak memiliki beban masa lalu.

    WAJIB BACA :  Politikus PDIP Sesalkan Doa Tifatul Sembiring yang Syarat dengan Muatan Politik!

    Trimedya mengatakan “Namun, pemerintahan Jokowi-JK masih berpeluang untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Selain memiliki visi dan misi yang baik dalam penegakan HAM, Jokowi juga tidak punya beban terkait pelanggaran HAM masa lalu”.

    Trimedya menyebutkan bahwa ada beberapa poin penting dalam catatan akhir tahun hukum dan HAM 2016. Pemerintahan Jokowi JK ini harus tetap terus didorong untuk berani menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Tentu saja hal ini menjadi tugas yang tidak mudah bagi pemerintah. Hal ini terbukti bahwa dalam pemerintahan SBY selama 10 tahun ini masih belum bisa menyelesaikan kasus ini.

    baca juga :

    Berita Terkini: perang Sudah Berakhir, Pasukan Presiden Assad Menang Di Aleppo !

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here