Berita Terkini: Panggil Eko Patrio, Polisi Dianggap Sewenang- Wenang Belum Izin Presiden !

0
1234
eko patrio
Copyright © teropongsenanyan

Pernyataan Eko Patrio Sebagai DPR Harusnya Dilindungi Undang Undang !

Indowarta.comEko Patrio atau pemilik nama lengkap Eko Hendro Purnomo ini dikabarkan telah dipanggil pihak kepolisian atas komentarnya di media.

Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Fraksi PAN DPR Yandri Susanto saat rapat paripurna DPR hari ini, Kamis 15 Desember 2016. Ia mengatakan salah satu anggota DPR dipanggil polisi karena telah memberikan komentar di media.

Hal ini juga dibenarkan oleh pihak polisi. Timnya telah memeriksa Eko Patrio. Sayangnya polisi belum menjelaskan tentang apa pemanggilan tersebut. Berbeda dengan Eko, saat dikonfirmasi ia menjawab “Siapa yang mau diperiksa”

Sebelumnya, Eko Patrio telah diberi surat dengan perihal ‘Undangan Interview’. Surat tersebut bernomor LP/1233/XII/2016/ Bareskrim. Tertanggal dalam surat 14 Desember 2016 atas nama pelapor Sofyan Armawan.

eko patrio
Copyright © korannonstop

Pelaporan tersebut terkait dugaan tindak pidana Kejahatan terhadap Penguasa Umum dan atau UU ITE yang telah dilakukan oleh anggota DPR. Selain kepada Eko Patrio, surat tersebut juga dirujuk sebagai surat perintah penyelidikan Nomor Sp.Lidik/ 1959- Subdit IXII/ 2016/ Dit Tipidum tertanggal 14 Desember 2016.

Namun sampai pukul 13.00 mantan pelawak ini tak juga menghadiri undangan tersebut di Geudng Bareskrim.

Sementara itu Yandri memprotes pihak Bareskrim Polri yang sudah bertindak sewenang- wenang. Menurutnya, Eko Patrio tidak melakukan tindakan kriminal. Pasalnya kasus yang dituduhkan pada Eko Patrio telah memberikan komentar di sebuah media jika bom Bekasi yang terjadi tanggal 10 Desember 2016 adalah pengalihan isu kasus penistaan agama oleh Ahok.

Karena belum tentu apa yang diungkapkan Eko Patrio itu benar. Hal ini bisa saja media yang salah. Namun polisi telah memanggil Eko untuk diperiksa. Selain itu, DPR baru bisa dipanggil kepolisian atas izin Presiden. Yandri mempertanyakan apakah polisi sudah emndapat izin dari Presiden RI Jokowi.

Senada dengan Yandri, wakil ketua DPR Fahri Hamzah setuju dengan Yandri. Ia menganggap polisi melakukan evaluasi supata tidak langsung menindak DPR atas ucapannya. Apalagi pernyataan anggota DPR dilindungi UU yang tidak bisa dikriminalisasikan.

baca juga :

Berita Terkini : Tertangkap OTT KPK Terkait Suap 2 Milliar, Deputi Bakamla Eko Susilo Resmi Jadi Tersangka

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here