Berita Terkini: Presiden Jokowi Diminta Batalkan Kunjungannya Ke Autralia, Kenapa?

0
1627
Jokowi
Copyrigt©myaminpancasetia

Berita Terkini: Presiden Jokowi Diminta Batalkan Kunjungannya Ke Autralia, Kenapa?

Indowarta.com– Apabila pemeintah Federal Australia masih terus berkelit tidak ingin diajak untuk berkersama lagi dalam menyelesaikan kasus tumpahan minyak Montara di Laut Timor pada 2009, maka Presiden Jokowi diminta agar membatalkan kunjungannya ke Australia pada tahun depan.

Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni kepada pers di Kupang pada hari Senin 26 Desember 2016 mengatakan “Australia tampaknya masih terus berkelit dan berbohong untuk diajak kerja sama dalam upaya menyelesaikan kasus petaka tumpahan minyak Montara di Laut Timor pada 2009”.

Menurut pandangan dari mantan agen imigrasi Australia itu, Pemerintah federal ini terkesan telah berusaha untuk melarikan diri dari tanggungjawab seperti yang telah dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Australia yakni Julie Bishop dalam suratnya untuk pemerintah Indonesia. Dalam surat terbutka itu, Bishop menuliskan “Kami (pemerintah Australia) belum pernah didekati oleh Pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat yang terkena dampak akibat pencemaran minyak di Laut Timor”.

Jokowi
Copyrigt©rayapos

Namun pada saat pemerintah Indonesia telah menyampaikan surat permintaan kerja sama guna membantu masyarakat yang merupakan korban dari Montara untuk menyelesaikan kasus pencemaran ini secara bersama-sama di Laut Timor, pemerintah Indonesia justru berkellit lagi bahwa Pemerintah Australia ini tidak memiliki Yuridiksi atas perairan dari negara lain.

Sementara itu menurut dari Tanoni, Pemerintah Australia ini telah berbehong dengan membuat alasan yang tidak berdasar karena yuridiksi itu sama aritnya dengan otoritas. Tanoni mengatakan “Pemerintahan kita sudah memberikan otoritas kepada Pemerintah Australia guna bersama menyelesaikan kasus petaka tumpahan minyak Montara di Laut Timor, namun mereka masih tetap saja berkelit dan lari dari tanggungjawabnya”.

Tanoni menjelaskan bahwa otoritas kepada Pemerintah Australia itu telah didasarakan pada MoU 1996 tentang kesiapsiagaan dan juga penanggulangan keadaan darurat tumpahan minya di laut antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia serta juga melewati surat Metneri Lingkungan Hidup pada tahun 2014 yang silam.

Tidak hanya itu saja, ada juga surat dari Kementerian Perhubungan pada tahun 2015 yang ditujukan kepada pemerintah Australia dan juga pertemuan yang digelar secara resmi antara masyarakat dan juga pemerintah Australia  yang dilaksanakan di dalam gedung Parlemen Australia di Canbera. Pertemua tersebut telah digelar selama dua kali.

baca juga :

Kenang Toleransi Ala Gus Dur dalam Suasana Natal !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here