Berita Terkini: DPR Didorong Dengan Hak Angket Saat Selidiki Tenaga Kerja Asal Cina !

0
1566
Berita Terkini: DPR Didorong Dengan Hak Angket Saat Selidiki Tenaga Kerja Asal Cina !
Copyrigt©Kompas

DPR Didorong Dengan Hak Angket Saat Selidiki Tenaga Kerja Asal Cina !

Indowarta.com – Pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf menyatakan kalau dirinya mendukung wacana pembentukan panitia khusus di DPR untuk membahas tentang persoalan tenaga asing yang berasal dari Cina.

Dengan pembentukan panitia khusus serta penggunaan hak angket, maka DPR bisa langsung menyelidiki permasalahan yang terjadi, kata Asep. Dia menilai, penyelidikan tersebut perlu dilakukan karena pemerintah menyampaikan angka yang simpang siur terkait dengan keberadaan tenaga kerja Cina.

Presiden Jokowi juga mengatakan, tenaga kerja Cina di Indonesia saat ini hanya berjumlah 21 ribu orang. sementara itu Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie mengatakan kalau warga negara Cina yang memegang kartu izin tinggal terbatas kerja sebanyak 27.254 orang.

Berita Terkini: DPR Didorong Dengan Hak Angket Saat Selidiki Tenaga Kerja Asal Cina !
Copyrigt©Suara Merdeka

Menanggapi hal itu Asep mengatakan, bahwa itu berbahaya untuk kedaulatan negara. Saat ini untuk mendapatkan data sebenar-benarnya, maka rakyat melalui wakilnya harus dapat menyelidiki sendiri hal tersebut dengan penggunaan hak angket.

DPR harus dapat menggunakan haknya untuk mendapatkan kebenaran soal tenaga kerja Cina ini karena sudah menjadi sebuah isu yang sangat meresahkan. Asep meminta DPR tidak menjadi corong atau tukang stempel pemerintah.

DPR memiliki kewenangan menyelidiki jika memang informasi yang telah diberikan pemerintah memang meragukan atau tidak logis. Asep juga mempertanyakan data berbeda versi pemerintah soal jumlah tenaga kerja Cina.

Maka dari itu dirinya menilai, tidak tepat jika Presiden Jokowi memerintahkan aparat berwenang untuk menangkap penyebar isu terkait dengan hal ini. Asep menyatakan, pemerintah yang datanya tidak valid kenapa orang lain yang diancam sebagai penyebar isu untuk ditangkap. Membela diri boleh saja tetapi juga harus disadari kalau pemerintah sendiri juga tidak memiliki data valid.

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf sebelumnya juga telah mengusulkan agar pembahasan terkait dengan serbuan tenaga kerja asing ke Indonesia dibawa ke level panitia khusus di DPR. Sejauh ini suda ada tiga komisi yang telah membahas persoalan tersebut dengan pemerintah.

Selain komisi IX, Komisi I dan III juga telah membentuk panitia yang serupa. Kedua komisi itu juga telah memberikan berbagai rekomendasi kepada pemerintah. Akan tetapi, rekomendasi yang diberikan tersebut dipandang kurang memberikan tekanan kepada pemerintah untuk bersikap lebih tegas.

Baca Juga Berita Terkini: Kenang 12 Tahun Tsunami Aceh, Gubernur dan Ribuan Warga Ziarah di Kuburan Massal !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here