Berita Terkini: Benarkah Kenaikan Biaya STNK Demi Lindungi Kekuasaan Jokowi !

0
1740
Reshuffle Kabinet
Copyrigt©tribun

Berita Terkini: Benarkah Kenaikan Biaya STNK Demi Lindungi Kekuasaan Jokowi !

Indowarta.com– Devisit anggaran berjalan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 ini semakin melebar saja dan tidak bisa ditutupi lagi dengan utang baru. Diperkirakan bahwa kondisi seperti ini yang akan menyebabkan pemerintahan Joko Widodo ini akan menaikkan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan juga Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Diperkirakan bahwa kenaikan ini akan terjadi hingga dua atau tiga kali lipat.

Sementara itu Koordinator Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LKAP) yakni M Adnan telah menyebutkan bahwa faktor lainnya yang telah menyebabkan presiden Joko Widodo telah menaikkan pengurusan  STNK dan BPKB ini adalah karena Pemerintahan Jokowi ini terancam akan pailit karena tidak mampu membayar hutang luar negeri yang jatuh tempo secara bersamaan.

Tidak hanya itu saja, menurut Adnan, kebijakan Jokowi  yang telah mengedepankan pembangunan inftastruktur dengan modal Utang Luar Negeri ini dikabarkan melalui skema mengagunkan perusahaan milik pemerintah. Hal ini yang menurutnya akan membuat struktur perekonomian di Indonesia ini akan menjadi semakin rapuh saja.

Makar
Copyrigt©rmol

Pada saat dihubungi melalui telepon seluler pada hari Senin 2 Januari 2017 Adnan mengatakan “Di mana saat Jokowi menjabat sebagai Presiden sampai sekarang sudah Rp1.000 triliun lebih membuat pinjaman atau utang baru dari luar negeri di mana sebagian besar dari China”.

Adnan juga menyebutkan bahwa sebelumnya juga ada kebijakan dari Jokowi yang semakin memberatkan kehidupan rakyat kecil dari rezim Jokowi. sebagai contoh adalah pencabutan subsidi BBM, kenaikan tarif daftar listrik, pencabutan subsidi kesehatan dan lain-lain.

Bahkan menurut Adnan, kebijakan dari tax amnesty pemotongan anggaran kementerian atau lembaga oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani ini karena struktur APBN yang tidak sehat. Berdasarkan UU APBN, batas maksimal devisit anggaran dalam APBN ini adalah tiga persen.

Jika devisit yang dialami lebih dari tiga persen, maka Jokowi bisa dianggap telah melakukan pelanggarana terhadap UU. Hal ini akan bisa membuat Jokowi diimpeachment. Adnan mengatakan “J‎adi kebijakan teranyar Pemerintahan Jokowi soal tarif baru kendaraan bermotor lebih untuk menyelamatkan pemerintahannya dari ancaman impeachment, karena terancam bangkrut, bukan penyelamatan ekonomi Indonesia dan kepentingan rakyat kecil”.

baca juga :

Pilkada DKI: Video Rumah Apung Jadi Viral, Begini Reaksi Ketus Timses Agus Yudhoyono !

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY