Berita Terkini: Pemerintah Gunakan Dana Haji Untuk Bangun Infrastruktur, DPR Nyatakan Tak Etis?

0
1538
haji

Komisi VII Akan Panggil Menteri Agama Terkait Penggunaan Dana Haji

indowarta.comDana haji yang digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur disesalkan beberapa pihak. Seperti hanya Sodik Mudjahid, wakil ketua Komisi VII. Langkah pemerintah memakai dana haji dinilai kurang etis.

Dengan alasan, dana tersebut berasal masyarakat yang tengah berupaya menuju Tanah Suci. Bahkan dana tersebut juga dikumpulkan dengan susah payag. Sodik menghimbau agar pemerintah mempertimbangkan lagi kebijakannya.

Seharusnya pemerintah khususnya menteri agama harus ekstra hati- hati memakai dana haji ini. dengan mempertimbangkan bahwa masyarakat menyimpan dan menghemat dananya untuk pergi haji.

Pemerintah juga perlu hati- hati dengan cara konsultasi dengan mitra kerja di DPR. Pasalnya dana haji ini disetorkan masyarakat bukan untuk biaya infrastruktur. Selain itu pemerintah juga belum berkoordinasi dengan Komisi VII DPR.

jemaah haji indonesia

Direncanakan dalam waktu dekat ini Komisi VII akan memanggil Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk dimintai keterangan tentang penggunaan dana haji.

Selain itu Sodik juga meminta pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). Dasar dari pembentukan badan ini adalah Undang Undang Pengelolaan Keuangan Haji. UU PKH ini diundangkan sejak tahun 2014 lalu. Sayangnya hingga sekarang belum dilaksanakan oleh pemerintah.

Menurut Sodik, seharusnya BPKH sudah dibentuk dua tahun lalu. Untuk itu saat ini DPR mendesak agar segera dibentuk. Dengan alasan pengelolaan keuangan haji lebih transparan dan akuntabel. UU mengamanatkan, dana haji harus dikelola untuk kemaslahatan umat dan diberdayakan sesuai syariah.

Keberadaan BPKH ini juga dapat membantu beban pemerintah khususnya Kementerian Agama untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Maka penggunaan dana haji akan lebih ilegal sesuai dengan syariah dan aspirasi.

Sementara itu dikabarkan bahwa Affan Rangkuti selaku ahli ekonomi syariah ormas Islam Aljami Alwashliyah mendeklarasikan dirinya sebagai calon anggota BPKH. Dengan aladan merupakan panggilan jiwa untuk mengelolas dana umat. Tak lain untuk bermanfaat sebesar- besarnya. Sebagai calon anggota BPKH, sebaiknya mempunyai pengetahuan dan pengalaman dunia perhajian dan umroh.

baca juga :

Berita Hari Ini: Mengaku Khilaf Saat Dicokok KPK, Bupati Banyuasin Akan Berangkat Haji Dengan Uang Korupsi ?

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY