Berita Terkini: Nomor Polisi Cantik Kendaraan Hanya Akan Berlaku Selama 5 Tahun !

0
1526
Nomor Polisi Cantik

Berita Terkini: Nomor Polisi Cantik Kendaraan Hanya Akan Berlaku Selama 5 Tahun !

Indowarta.com– Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor atau NRKB pilihan atau yang disebut juga dengan Nomor Polisi cantik ini ternyata hanya akan berlangsung selama llima tahun saja. pemilik kendaraan wajib untuk mengurus surat permohonan penggunaan nomor itu lagi jika mereka ini memperpanjangnya.

Kepala Subdit Registrasi dan Identifikasi Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Iwan Saktiadi mengatakan bahwa setelah lima tahun, jika ingin memperpanjang lagi pemohon akan kembali mengisi formulir ulang. Iwan Saktiadi mengatakan bahwa biaya administrasi perpanjangan noor polisi pilihan tersebut adalah sebesar Rp 5 juta hingga Rp 20 juta.

Iwan Saktiadi mengatakan  mengatakan bahwa pada intinya di luar pajak dan biaya administrasi lainnya. NRKB pilihan punya biaya tersendiri. Rincian biaya tersebut telah diatur di dalam PP Nomor 66 tahun 2016 mengenai jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah berlaku pada Kepolisian Negera Republik Indonesia.

Nomor Polisi Cantik

Untuk masyarakat yang menginginkan memiliki NRKB ini akan ada pilihan harga yakni 1 angka tidak ada huruf di belakang angka akan dikenakan tarif sebesar Rp 20 juta. Sementara itu untuk 1 angka ada  huruf di belakang angka akan dikenakan tarif sebesar Rp 15 juta.

Lalu untuk 2 angka tidak ada huruf di belakang angka akan dikenakan tarif sebesar Rp 15 juga. Sementara itu untuk tiga angka ada huruf di belakang angka akan dikenakan tarif sebesar Rp 7,5 juta. Lalu tarif sebesar Rp 7,5 juta juga berlaku untuk angka tidak ada huruf di belakang angka. Untuk 4 angka huruf di belakang angka ini dikenakan tarif sebesar Rp 5 juta.

Berdasarkan dari PP tersebut, harus wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara seluruh PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah ini telah berlaku setelah 30 hari terhitung dari tanggal diundangkan. Demikian bunyi Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM yakni yasonna H Laoly pada tanggal 6 Desember 2016 yang lalu.

baca juga :

Berita Terkini: Anies Baswedan Janjikan Subsidi Air Pam Sampai 80% di Kalideres !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here