Berita Terkini: Mendagri Mengaku Tanggung Jawab Kenapa Ahok Tak Diberhentikan !

0
1163

Alasan Mendagri Belum Berhentikan Ahok !

Indowarta.com– Status Ahok yang kembali aktif menjadi gubernur DKI Jakarta memang menuai polemik. Pasalnya pemilik nama lengkap Basuki Tjahaja Purnama ini menjadi terdakwa kasus dugaan penistaan agama.

Meski banyak mendapat protes dari berbagai pihak. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan dirinya mempunyai alasan kuat untuk tidak memberhentikan Ahok. Ia yakin jika UU Pemda terkait status Ahok mempunyai banyak tafsir. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa Mendagri belum berhentikan suami Veronica Than ini.

Seperti yang dikutip dari pernyataan Tjahjo,” Saya meyakini bahwa antara UU Pemda dan dakwaan itu multitafsir, maka saya yakin betul saya pertanggungjawabkan kepada Pak Presiden apa yang saya putuskan untuk belum memberhentikan, belum loh ya, belum memberhentikan sementara ini karena multitafsir.”

WAJIB BACA :  Berita Terkini: Jalan Terjal Ahok Adalah DPR Atas Usulan Ahok Gate !
Ahok
Copyrigth©Kompas

Perbedaan sudut pandang tentang UU Pemda merupakan hal yang lumrah. Sehingga sebagai Mendagri ia hendak berkonsultasi dengan Mahkamah Agung. Ia meminta fatwa tentang polemik yang terjadi. Hal ini juga telah disarankan oleh Presiden Joko Widodo.

Hingga kini Mahkamah Agung belum membuat surat resmi. Tetapi statemen ketua sudah bulat. Hal itu juga menimbulkan perbedaan. Ia juga tidak bisa memaksa MA untuk segera mengeluarkan fatwa. Hanya saja MA mengatakan untuk menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Mendagri.

Diketahui Ahok menjadi terdakwa kasus dugaan penistaan agama Islam. Berawal dari pidatonya di Kepulauan Seribu yang menyatakan bahwa “dibohongi Al Maidah”. Kalimat inilah yang membuat Ahok dilaporkan sejumlah pihak hingga dinyatakan sebagai tersangka.

WAJIB BACA :  Berita Terkini: Inikah yang Dibicarakan Ahok dan Jokowi Saat Satu Mobil !

Usai masa cutinya, Ahok kembali menjadi gubernur. Karena belum ada surat resmi dari Mendagri yang menghentikan Ahok. Status inilah yang menimbulkan polemik. Pasalnya menurut UU Pemda, kepala daerah yang mendapat ancaman hukuman 5 tahun harus diberhentikan sementara.

Beberapa organisasi masyarakat berusaha melaporkan tuntutan supaya Mendagri segera mengeluarkan SK pemberhentian sementara.

baca juga:

Berita Terkini: Ahok dan

Berita Terkini: Hakim Sidang Ahok Diganti, Ada Apa?
Copyrigth©KataRiau

Djarot Pantau Quick Count Pilkada DKI Dari Rumah Megawati Soekarnoputri !

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY