Hak Angket DPR RI Untuk Ahok Hanyalah Sebuah Wacana Politik?

0
748
Ahok
Copyrigth©Tempo.co

Hak Angket DPR RI Untuk Ahok Hanyalah Sebuah Wacana Politik?

Indowarta.com – Rencana tentang pelaksanaan hak angket DPR RI yang diperuntukkan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di anggap hanya sebagai wacana politik saja.

Hak angket DPR tersebut berkaitan dengan status Ahok sebagai gubernur yang belakangan ini mulai polemik karena saat ini Ahok merupakan terdakwa kasus penistaan agama.

Sebastian Salang selaku Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) pada sebuah kesempatan pada Kamis (2/3) kemarin mengatakan jika hak angket DPR tersebut hanya dijadikan wacana politik di DPR karena proses untuk mencapai pelaksanaan angket tersebut sangatlah sulit.

WAJIB BACA :  PBB Desak Indonesia untuk Cabut Hukuman Ahok!

“Angket itu hanya dijadikan wacana politik di DPR karena proses untuk mencapai pelaksanaan angket melalui jalan berliku,” katanya.

Sebastian juga menambahkan jika dilihat dari peta koalisi partai politik yang berada di parlemen, hak angket DPR tersebut mustahil untuk terlaksana. Hak angket di katakan hanya demi elektabilitas Basuki Tjahaja Purnama semata. Tujuan itu sangat sulit terlaksana karena melihat pandangan publik terhadap DPR RI cukup.

Menurut Sebastian publik pasti akan langsung menganggap jika hak angket tersebut adalah sebuah permainan yang di mainkan demi menghalangi sang cawagub.

“Publik langsung menganggap ini adalah permainan yang sengaja dimainkan dalam rangka menjegal petahana,” ucap Sebastian.

WAJIB BACA :  Berita Terkini: Begini Komentar PN Jakut Usai Ahok Cabut Gugatan Banding!
Sebastian Salang
Copyrigth©Halloapakabar.com

Usulan tentang hak angket DPR tersebut muncul ketika Ahok tengah kembali menjabat sebagai Gubernur DKI seusai selesai masa cutiny karena sedang melaksanakan kampanye pada Pilkada DKI Jakarta 2017 kemarin.

Seperti yang diproteskan sebelumnya, Mendagri lalu mengajukan permintaan untuk pernerbitan fatwa kepada Mahkamah Agung untuk memperjelas ketentuan yang tertuang dalam Pasal 83 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dari pihak MA sendiri kemudian mengatakan jika fatwa tersebut tidak dapat diberikan karena masalah status Ahok ketika itu tengah digugat oleh sejumlah pihak ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Mahkamah Agung tidak di  perbolehkan memberikan fatwa untuk sesuatu hal yang kasusnya tengah di proses di pengadilan.

BACA JUGA Apa Maksud PKS Gulirkan Hak Angket Saat Ahok Kembali jadi Gubernur?

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY