Berita Terkini: Kasus E KTP Libatkan Berbagai Nama Besar, KPK Berharap Tak Ada Guncangan Politik!

0
2807
Kasus E KTP

Berita Terkini: Kasus E KTP Libatlan Berbagai Nama Besar, KPK Berharap Tak Ada Guncangan Politik!

Indowarta.com– Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yakni Agus Rahardjo ini sangat berharap agar tidak terjadi guncangan politik akibat dari perkara dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik atau E KTP.

Hal ini karena perkara korupsi ini telah merugikan negara sebesar Rp 2 triliun itu diduga kuat telah melibatkan beberapa nama besar. Agus di Kompleks Istana Presiden, Jakarta pada hari Jumat 3 Maret 2017 sore hari mengatakan “Mudah-mudahan tidak ada goncangan politik yang besar ya, karena namanya yang akan disebutkan memang banyak sekali”.

Agus mengatakan bahwa beberapa nama besar itu akan bisa publik lihat dan juga dengar langsung dalam persidangan perkara itu. Sidang perkara sendiri akan digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam waktu yang dekat ini. Pada saat ini pengadilan masih menentukan komposisi majelis hakim yag menyidangkan perkara tersebut.

Agus mengatakan “Nanti Anda tunggu. Kalau Anda mendengarkan dakwaan dibacakan, Anda akan sangat terkejut. Banyak orang yang namanya disebut di sana. Anda akan terkejut”. Menurut KPK, penyebutan beberapa nama besar itu yang telah terlibat dengan kasus E KTP ini bisa juga berarti akan membuka penyelidikan yang baru lagi. Nanti hal ini akan dilakukan dengan secara periodik. KPK akan melaksanakan secara berjenjang.

Kasus E KTP

Kasus E KTP yang akan masuk ke dalam meja hijau ini telah menetapkan sebanyak dua tersangka. Dua tersangka tersebut adalah Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman.

Mereka berdua kini telah dikenakan Pasal 2 atau 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHAP. Menurut KPK, proyek pengadaan E-KTP senilai Rp 6 triliun. Namun telah ditemuakan kerugian sebesar Rp 2 triliun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

baca juga :

Berita Terkini: Begini Jadinya Saat Prabowo Hormat ke Wiranto dan Salami SBY Di Gedung DPR !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here