Berita Terkini: Berbagai Keputusan yang Muncul Saat Ahok Cuti Kampanye!

0
501
Ahok Djarot
Copyrigth©detikNews

Berita Terkini: Berbagai Keputusan yang Muncul Saat Ahok Cuti Kampanye!

Indowarta.com – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok – Djarot Saiful Hidayat akan kembali cuti dari jabatannya untuk masa kampanye Pilkada DKI 2017 putaran kedua.

Cuti tersebut dimulai dari 7 – 15 April 2017, selama berkampanye posisi mereka akan digantikan oleh pelaksana tugas (Plt) gubernur yang telah ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Untuk saat ini belum diketahui siapa yang akan menjadi Plt gubernur menggantikan jabatan Ahok dan Djarot, pada putaran yang pertama lalu gubernur di jabat oleh Sumarsono yang juga di jabat oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri.

WAJIB BACA :  Berita Terkini: JK Minta PBB tak Ikut Campur Soal Hukuman Ahok!
Sumarsono
Copyrigth©TheTanjungpuraTimes

Setidaknya ada beberapa kebijakan atau keputusan yang diambil oleh plt gubernur Sumarsono ketika Ahok cuti dari jabatannya untuk melaksanakan kampanye.

Kebijakan yang pertama adalah memberikan dana hibah kepada Bamus Betawi pada APBD Perubahan 2016 dan APBD DKI 2017. Sebelumnya Ahok tidak menganggarkan dana hibah kepada Bamus Betawi karena diduga telah berpolitik.

Kebijakan yang kedua adalah Pengesahan APBD DKI 2017 yang disahkan sebesar Rp 70,191 triliun. Meski ada pro kontra, Sumarsono berhasil mengesahkan APBD 2017 dengan tepat waktu. APBD 2017 disahkan pada sidang paripurna yang dilaksanakan 19 Desember 2016 lalu.

Kebijakan ketiga, adanya perombakan susunan pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI sebanyak 5.038 pejabat DKI. Sama halnya seperti pemberian hibah untuk Bamus Betawi dan pengesahan APBD DKI 2017, perombakan pejabat ini juga sempat di permasalahkan oleh Ahok, khususnya naiknya pejabat yang telah dijadikan staf.

WAJIB BACA :  Berita Terkini: Ahok Cabut Gugatan Banding Jaksa Kok Tetap Lanjutkan?

Kebijakan keempat rencana dari Sumarsono untuk mengganti desain lokomotif mass rapid transit yang dianggapnya kurang memuaskan. Namun menurut Ahok hal tersebut akan memakan waktu dan juga membutuhkan biaya lebih.

Kebijakan kelima yaitu Sumarsono merevisi Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2016 tentang Pengandaian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik. Hal itu dilakukan atas saran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mengindikasikan adanya pelanggaran berbau monopoli terhadap aturan tersebut.

Kebijakan keenam adalah membuat lagu mars DKI, menjelang masa akhir dari jabatannya Sumarsono menggags sebuah mars DKI, ia mengesahkan mars tersebut lewat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 191 Tahun 2017 pada 1 Februari 2017. Kini sebelum dimulainya acara kedinasan, PNS DKI wajib menyanyikan mars DKI.

WAJIB BACA :  Berita Terkini: JK Minta PBB tak Ikut Campur Soal Hukuman Ahok!

Sementara itu Ahok sendiri terlihat lebih santai menyikapi aturan cutinya pada putaran kedua ini, ia mengatakan akan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.

BACA JUGA Berita Terkini: Tim Ahok Djarot Akan Laporkan KPU DKI ke DKPP Atas Ketidakprofesionalannya !

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY