Berita Terkini: Tak Tahu Menahunya Ahok, Soal Bagi-bagi Duit E KTP!

0
1454
Ahok
Copyrigth©detik

Tak Tahu Menahunya Ahok, Soal Bagi-bagi Duit E KTP!

Indowarta.com – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tak tahu menahu soal bagi-bagi duit dalam pengadaan e-KTP saat dirinya masih menjadi anggota Komisi II DPR. Ia bahkan pernah menolak soal pengadaan e-KTP tersebut. bahkan ia mengaku jika ada uang perjalanan dinas yang lebih selalu ia kembalikan.

“Saya nggak tahu ada bagi-bagi duit atau tidak. Yang pasti uang perjalanan dinas lebih sehari dua hari saja saya kemblaikan kok. Kamu cek aja. Perjalanan dinas nggak sesuai dengan harinya saya balikin,” tutur mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Bahkan ia beranggapan jika uang yang tidak dipotong pajak itu adalah uang yang tidak benar. Ia juga enggan untuk menerima uang tanpa kejelasan. Ia tak segan untuk melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

E KTP
Copyrigth©Rappler

“Uang yang tidak dipotong pajak pasti ini uang nggak bener. Orang sudah tahu siapa Ahok kok, siapa berani kasih duit gue. Langsung gue lapor KPK,” tambahnya kepada para wartawan saat berada di balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada hari ini, Senin 6 Maret 2017.

Ahok juga menegaskan jika dirinya menolak soal rencana pembuatan KTP elektronik. Pendataan penduduk menurutnya saat masih menjadi anggota DPR menurutnya dapat menggunakan rekening bank.

Ia kemudian mencontohkan warga Bandung yang ingin membuat KTP tinggal datang ke Bank Jawa Barat untuk sekaligus membuat rekening bank. Sistem yang digunakannya pun mirip dengan pembuatan kartu mahasiswa.

Ahok menuturkan semua orang yang telah memasuki usia KTP memiliki rekening bank. Sehingga nanti dapat diarahkan agar negeri ini non tunai. Karena nantinya semua rang dewasa bakal mempunyai ATM.

Terkait dengan kasus e-KTP tersebut kabiro Humas KPK Febri Diansyah menuturkan bahwa KPK menerima pengembalian uang dari berbagai pihak. Total pengembalian uang tersebut yakni senilai Rp 250 miliar dengan rincian Rp 220 miliar dari 5 koperasi dan 1 konsorsium. Sedangkan Rp 30 miliar dari perorangan.

Pengembalian dari perorangan tersebut berasal dari 14 orang, termasuk juga anggota DPR. Namun mengenai identitas mereka Febri enggan untuk menyebutkannya, kendati demikian, pengembalian uang tersebut tidak akan menghapus unsur pidana.

Baca Juga Berita Terkini: Kasus E KTP Libatkan Berbagai Nama Besar, KPK Berharap Tak Ada Guncangan Politik!

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY