Berita Terkini: Dahlan Iskan Ajukan Praperadilan, Ini Tuntutan yang Diajukan!

0
492
Dahlan Iskan
Copyrigth©Twitter

Berita Terkini: Dahlan Iskan Ajukan Praperadilan, Ini Tuntutan yang Diajukan!

Indowarta.com – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang praperadilan untuk tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan mobil listrik yaitu Dahlan Iskan. Ada tujuh tuntutan yang disampaikan oleh Dahlan lewat kuasa hukumnya di hadapan hakim.

Anggota tim kuasa hukum Dahlan Iskan, Deni Aulia Ahmad mengatakan jika kliennya ingin agar majelis dapat mengabulkan semua permohonannya. Hal tersebut juga salah satu dari tuntutan yang diinginkan oleh Dahlan Iskan.

Sedangkan yang kedua Dahlan ingin hakim agar menyatakan Surat Perintah Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-08/F.2/Fd.1/01/2017 tanggal 26 Januari 2017 yang menurutnya tidak sah dan tidak berdasar.

Yang ketiga Dahlan berharap kepada hakim untuk menyatakan sprindik tersebut cacat hukum karena tidak mencantumkan aturan hukum yang melarang suatu perbuatan dan ancaman pidananya. Sebab itu, ia berharap hakim akan menyatakan penetapan tersangka tidaklah sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dahlan Iskan
Copyrigth©Twitter

Keempat, penyidikan yang dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan tidak sah dan juga tidak berdasar atas hukum. Kelima, dia menilai penetapan tersangka atas Dahlan Iskan yang dilakukan oleh termohon tidak sah.

Keenam, menyatakan tidak sah untuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Kejaksaan Agung terkait dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon. Dan yang terakhir membebankan biaya perkara yang timbul kepada negara.

Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri telah menerima berkas permohonan praperadilan Dahlan Iskan pada tanggal 10 Februari 2017 lalu. Sidang praperadilan akan dilanjutkan pada Selasa 7 Maret 2017 dengan agenda jawaban dari Kejaksaan Agung.

Pihak Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidanan Khusus sebelumnya menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka pengadaan mobil listrik setelah menerima salinan putusan kasasi Mahkamah Agung yang menghukum pihak swasta pengadaan mobil listrik tersebut yaitu, Dasep Ahmadi.

Mahkamah Agung mengatakan dalam putusan kasasi, Dasep Ahmadi pembuatan 16 mobil listrik itu tidak melalui tender sesuai ketentuan Kepres 54 Tahun 2010, namun dengan penunjukan langsung atas keputusan Dahlan Iskan selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara.

BACA JUGA Berita Terkini: Begini Peran Dahlan Iskan Dalam Kasus Korupsi Mobil Listrik !

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY