Berita Terkini: Kasus E KTP Adalah Korupsi Terencana Secara ‘Berjamaah’?

0
361
ilustrasi
Copyrigth©ilustrasi

Berita Terkini: Kasus E KTP Adalah Korupsi Terencana Secara ‘Berjamaah’?

Indowarta.com – Kasus dugaan korupsi e – KTP baru akan menggelar sidangnya perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis (9/3) besok. Namun, kabar tentang nama – nama penting yang akan dibacakan dalam dakawaan susulan telah tersiar beberapa hari terakhir ini.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan jika proses penyidikan untuk kasus e – KTP tersebut telah membuat pihaknya mendalami tiga hal. Yang pertama menurut Febri, merujuk kepada hasil dari penyidikan yang didalamnya terdapat unsur terencana untuk pengadaan e – KTP yang diduga telah merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun.

Unsur terencana tersebut, Febri mengatakan dapat dilihatnya dari adanya pertemuan informal antara pihak yang kini di duga terlibat yang membicarakan tentang e – KTP dalam kasus korupsi ini.

Yang kedua ialah proses pembahasan yang tengah melibatkan tiga pihak, yaitu dari lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan juga dari pihak ketiga yang diduga juga terlibat dalam kasus e – KTP.

febri
Copyrigth©nasional.harianterbit

Sedangkan yang ketiga, Febri menjelaskan jika pengadaan e – KTP dilakukan setelah pembahasan dari tiga pihak terkait itu terjadi. Oleh sebab itu, pihak KPK mengatakan jika pengadaan e – KTP diduga dilakukan oleh pihak tertentu untuk memperkaya diri sendiri maupun untuk korporasi.

Apalagi dalam proses penyidikan kasus e – KTP ini, Febri mengatakan bahwa Sugiharto dan Irman telah membuka informasi yang dibutuhkan guna mengungkap kasus yang baru saja di ketahui ini, keduanya juga telah mengembalikan beberapa uang.

Pihak KPK sendiri telah menetapkan dua tersangka untuk kasus e – KTP yang terjadi pada 2011 – 2012 lalu di Kemendagri. Keduanya, yaitu Irman mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri dan juga Sugiharto mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Irman dan Sugiharto dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 subsider pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sebelumnya pihak KPK telah menyebut jika kasus e – KTP ini akan menjadi salah satu kasus besar yang rumit. Karena setidaknya sudah sekitar 250 saksi diperiksa guna mendapatkan keterangan dan kejelasan tentang kasus yang membuat negara menelan kerugian hingga Rp 2,3 triliun.

BACA JUGA Berita Terkini: Misteri Skandal Kasus Korupsi E KTP yang Masih Jadi Teka-teki!

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY