Berita Terkini: KPK Dilarang Mundur Saat Catut Nama Besar dibalik Kasus E KTP!

0
405
Copyrigth©Tribunnews

KPK Dilarang Mundur Saat Catut Nama Besar dibalik Kasus E KTP!

Indowarta.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap untuk menyebutkan nama-nama besar yang diduga terlibat dalam kasus E KTP. Meskipun banyak nama besar serta legislator yang diduga terlibat dalam kasus suap pengadaan KTP elektronik tersebut, namun KPK mengaku akan tetap menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.

Seperti keterangan yang telah diberikan oleh juru bicara KPK Febri Diansyah saat di gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada Selasa 7 Maret 2017 kemain, pihaknya mengaku kini tengah mengusut kasus E KTP.

Pengusutan tersebut juga dilakukan di jalur hukum. Sebagai pihak penegak hukum , maka KPK akan menegakan hukum tersebut. dalam mengungkap kasus suap, pihaknya akan bekerja sesuai dengan prosedur yang ada.

E KTP
Copyrigth©Rappler

Apabila nanti pihaknya menemukan sejumlah barang bukti permulaan yang cukup untuk diselidiki, maka penyidik dari KPK akan lansung bertindak. Febri mengklain prinsip dari KPK sederhana, yakni penegak hukum harus berdasarkan dengan bukti yang kuat dan sebaiknya proses hukum tersebut juga dihormati.

Apalagi dalam mengusut suatu kasus, KPK juga dilindungi oleh Undang-undang yang berlaku. Termasuk juga mengungkap kasus E KTP yang disebut-sebut mengakibatkan negara mengalami kerugian hingga RP 2,3 triliun.

Febri menuturkan jika KPK hanya mendasarkan kewenangan di UU 30 tahun 2002. Pihaknya akan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dan itu akan dilakukan jika sudah ada fakta hukum. Selain itu pihaknya juga akan mendalaminya lebih lanjut.

Kini KPK telah menetapkan dua tersangka terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek E KTP pada tahun 2011-2012 di kemendagri. Kedua tersangka tersebut adalah mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependududkan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Sugiharto.

Keduanya dijeratb dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telag diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) juncto Paal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sebelumnya KPK menyebut jika kasus dugaan korupsi proyek E KTP pada tahun 2011-2012 sebagai salah satu kasus yang rumit. Pasalnya sudah ada sekitar 250 saksi diperiksa terkait dengan proyek yang diduga telah merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun.

Baca Juga Berita Terkini: Setya Novanto Ingatkan KPK Serius Soal Kasus Korupsi E KTP, Tapi . .

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY