Uber Tanggapi Regulasi Rencana Aturan Baru Tentang Taksi Online!

0
571
Uber
Copyrigth©ubertaksi

Uber Tanggapi Regulasi Rencana Aturan Baru Tentang Taksi Online!

Indowarta.com– Kementerian perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Darat mulai tanggal 1 April 2017 ini muali menerapkan revisi Peraturan Menteri No. 32 Tahun 2016 mengenai proyek Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Selama enam bulan sebelumnya, perturan menteri ini telah disosialisasikan dan akan habis masa sosialisasinya pada akhir bulan Maret 2017. Menanggapi pemberlakuan peraturan menteri tersebut, pihak dari Uber ini telah menuturkan bahwa mereka mengapresiasi dukungan pemerintah  mengenai kehadiran dari ridesharing di Indonesia.

Pihak dari Uber pada saat ditemui oleh awak media pada hari Rabu 15 Maret 2017 mengatakan “Kami berharap perubahan-perubahan kerangka hukum akan mengutamakan kepentingan para penumpang dan mitra-pengemudi serta memastikan bahwa inovasi dapat terus berkembang di Indonesia”. Sementara itu pihak dari Uber maupun Grab ini masih belum bisa memberikan tanggapan terakit dengan hal ini.

Tarif Uber

Seperti yang telah diketahui bahwa Dirjen Perhubungan Darat yakni Pudji Hartanto telah menuturkan bawha Peraturan Pemerintah No.32 ini sudah memasukkan 11 tuntutan perusahaan taksi online dan juga konvensional.  Salah satu point yang telah dibahas di dalam revisi ini adalah mengenai mekanisme tarif. Dengan demikian, angkutan sewa khusus berbasis aplikasi tarifnya memiliki batas atas dan juga batas bawah.

Pudji mengatakan “Jadi kemungkinan nanti misal kalau taksi online itu jarak tertentu tarifnya Rp 50 ribu, kalau taksi online tidak terus Rp 10 ribu, misal nanti jadi Rp 40 ribu atau berapa, tidak jauh selisih tarifnya”. Tidak hanya mengenai perubahan tarif saja, perusahaan online juga akan dikenakan pajak seesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak.

Namun poin yang lain juga telah diatur di dalam PM tersebut adalah mengenai pembatasan jumlah angkutan berbasis online. Pudjo menyebutkan bahwa pembatasan jumlah angkutan dimasukkan agar tidak ada lagi keributan ataupun kericuhan seperti yang terjadi pada sebelumnya. Namun ketentuan itu harus ditentukan oleh Pemerintah Kota sekitar.

Di beberapa daerah dalam beberapa minggu ini memang telah terjadi aksi unjuk rasa dan juga mogok oleh sopir angkot. Aksi ini dilakukan untuk menuntut diberhentikannya kegiatan ojek atau taksi online yang beroperasi di beberapa wilayah.

baca juga :

Berita Terkini: Ratusan Sopir Angkot Gelar Aksi Mogok Massal Protes Taksi Online!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here