Berita Terkini: Istana Negara Tanggapi Permintaan Fahri Hamzah Soal Permintaan Jokowi Dukung Hak Angket E KTP!

0
1800
fahri hamzah
Copyright©Fahri Hamzah

Berita Terkini: Istana Negara Tanggapi Permintaan Fahri Hamzah Soal Permintaan Jokowi Dukung Hak Angket E KTP!

Indowarta.com – Joko Widodo selaku Kepala Negara Indonesia memberikan sinyal ketidakinginannya untuk mendukung hak angket terkait kasus dugaan korupsi e – KTP di DPR RI yang diminta oleh Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua DPR RI.

Johan Budi Saptopribowo yang juga Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi menuturkan jika hak angket kasus e – KTP tersebut adalah wewenang pihak DPR, dan bukanlah Presiden. Hal itu ia ungkapkan ketika berada di Istana Negara pada Rabu (15/3) kemarin

“Hak angket itu adalah kewenangan dan domain di DPR, bukan domain di pemerintah atau Presiden,” ujar Johan.

WAJIB BACA :  Baru Bebas 3 Tahun, Fahd A Rafiq Kembali Jadi tersangka KPK!

Mengenai kasus dugaan korupsi e – KTP yang terjadi kala Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih memimpin tersebut, Joko Widodo telah menyatakan dengan tegas jika telah menyerahkannya kepada proses hukum yang berlaku.

“Presiden sendiri menyatakan dengan tegas, kasus e-KTP sepenuhnya diserahkan ke mekanisme hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah KPK dan Presiden yakin KPK bertindak profesional,” jelas Johan.

Ia juga menambahkan bahwa tidak hanya kasus e – KTP saja, seluruh kasus yang mengenai kasus hukum akan diserahkan ke pihak hukum yang berlaku. Dilaporkan, Fahri Hamzah mengungkapkan mendapatkan sejumlah dukungan dari beberapa anggota DPR terkait usulannya untuk mencanangkan hak angket kasus e – KTP.

Fahri Hamzah
Copyright©Liputan6.com

Dari dasar tersebut, Fahri sendiri juga telah memiliki niat untuk meminta dukungan kepada Presiden Jokowi untuk turut memberikan dukungan demi melakukan investigasi terhadap kasus dugaan korupsi mega proyek pengadaan e – KTP pada tahun 2011 – 2012 silam. Ia mengaku telah melakukan pembicaraan dengan Presiden terkait hal tersebut.

WAJIB BACA :  Berita Terkini: Hak Angket DPR Ke KPK Tak Masuk Akal?

“Kemarin saya juga sudah bicara dengan Presiden, nanti juga ketemu Presiden saya mau bicara lagi,” ucapnya ketika berada di Kompleks Parlemen, yang berada di Senayan, Jakarta pada Selasa (14/3).

Ia berencana untuk meminta kepada Presiden RI Joko Widodo, agar pemerintah juga turut mendorong penggunanaan hak angket agar ada banyak kejelasan yang dapat ditemukan dari kasus dugaan korupsi mega proyek e – KTP yang merugikan negara hingga mencapai angka triliunan tersebut.

BACA JUGA Berita Terkini: Proyek E KTP Terhambat. .Gamawan Fauzi Malah Salahkan Masyarakat!

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY