Berita Terkini: Kaum Budha Garis Keras Tentang Rencana KewarganegaraanRohingya!

0
413
copyright©Arrahmah.com

Berita Terkini: Kaum Budha Garis Keras Tentang Rencana KewarganegaraanRohingya!

Indowarta.com– Ratusan penganut Buddha garis keras di negara bagian Rakhine, Myanmar ini telah dilanda aksi kekerasan agama pada hari Minggu 19 Maret 2017 melakukan protes terhadap rencana pemerintah untuk memberikan kewarganegaraan ke beberapa anggota masyarakat minoritas Muslim Rohingya.

Partai Dominan di Rakhine yakni partai Arakan Nasional telah memimpin protes di Sittwe, ibu kota negara bagan itu dimana banyak warga Rohingya hidup sebelum konflik terjadi antar komunal pada tahun 2012 yang lalu yang telah memaksa mereka untuk meninggalkan rumah mereka.

Htay, penggerak demonstrasi pada hari Senin 20 Maret 2017 ini telah mengatakan “Kami memprotes untuk memberitahu pemerintah agar secara adil mengikuti hukum kewarganegaraan tahun 1982 dan kami tidak bisa membiarkan pemerintah memberikan kartu kewarganegaraan kepada pendatang-pendatang ilegal”.

Rohingya
copyright©The Globe Journal

Rohingya ini juga telah menghadapi diskriminasi keras di dalam mayoritas Buddha Myanmar.banyak yang di Rakhine dan juga di temapt lain beranggapan bahwa mereka sebagai imigran gelap dari negara tetangga Banglades walaupun Rohingya telah berada di Myanmar selama beberapa generasi ini. Kekerasan yang terjadi pada tahun 2012 ini telah menyebabkan ratusa orang meninggal dunia dan menggerakkan sekitar 140.000 orang terutama Rohingya dari rumah mereka ke kamp pengungsi internal dimana sebagian besar telah menetap.

Rakhine yang merupakan salah satu negara bagian termiskin di Myanmar ini merupakan rumah bagi lebih dari 1 juta warga Rohingya. Unjuk rasa ini telah terjadi setelah Komisi Penasehat Rakhine ini yang dipimpin oleh mantan sekjen PBB Kofi Annan yang mendesak pemerintah Myanmar untuk mempertimbangkan kembali program gagal untuk memverifikasi Rohingya untuk kewarganegaraan Myanmar dan juga menghapus pembatasan atas gerakan kebebasan.

Ghassan Salame, anggota komisi mengatakan “Kami juga melihat pada pertanyaan atas kewarganegaraan, dan kami juga menyerukan semua orang yang telah diakui sebagai warga negara untuk memiliki semua hak yang melekat pada kewarganegaraan itu”.

Pemerintah sipil baru Myanmar yang telah dipimpin oleh Aung San Kyi ini telah menyambut baik usualn komisi tersebut.

baca juga :

10 Jurusan Kuliah dengan Lulusan Gaji Selangit yang Musti Kamu Ketahui!

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY