Berita Hari Ini : Tak Jadi Dinaikkan, Presiden Jokowi Batalkan Kenaikan BPJS Kesehatan Kelas III !

0
1224
BPJS kesehatan

Berita Hari Ini : Tak Jadi Dinaikkan, Presiden Jokowi Batalkan Kenaikan BPJS Kesehatan  Kelas III !

indowarta.com– Iuran BPJS kesehatan tidak jadi mengalami kenaikan. Iuran BPJS tidak mengalami perubahan yaitu dengan besaran Rp 25.500,- per orang. Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada hari ini 1 April 2016.

Irfan Humaidi selaku Kepala Humas BPJS Kesehatan menyebutkan bahwa perlu diperhatikan iuran yang tidak mengalami penysuaian tiu adalah untuk kelas golongan PBPU kelas III. Jadi iuran untuk golongan PBPU kelas III tetap Rp 25.500,-.

Sebelum itu, sempat diumumkan bahwa iuran BPJS Kesehatan mengalami penyesuaian . Namun Presiden Joko Widodo membatalkan kenaikan tersebut.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan BPJS kesehatan kelas 3 diperuntukkan bagi masyarakat kelas bawah. Oleh karena itu Presiden membatalkan kenaikan tersebut. Sehingga besaran iuran BPJS kelas 3 yaitu sebesar Rp 25.500,-.

Di dalam Perpres No 19/2016 yang ada pada waktu itu memang mangatur mengenai iuran bagi kelas 1,2, dan 3. Kelas 3 memang diperuntukkan bagi masyarakat kelas bawah. Sebelumnya diusulkan kenaikan iuran untuk menjadi Rp 30.000,- dari Rp 25.500,-. Namun kebijakan tersebut tidak jadi direallisasi.

BPJS kesehatan

Salah satu poliltisi PDI-P juga menyebutkan bahwa presiden Jokowi menegaskan tidak boleh ada diskriminasio untuk pemegang kartu BPJS kesehatan kelas 3. Sebelum itu pemegang kartu BPJS Kesehatan kelas 3 tidak boleh menikamti perawatan kelas 1. Namun sekarang hal itu diperbolehkan.

DPR RI memandang berapapun kenaikan yang dikenakan, kalau permasalahan hulu BPJS Kesehatan , buruknya pelayanan kesehatan akan terus terjadi. Oleh sebab itu, DPR RI menyatakan ketidak setujuannya mengenai kenaikan iuran BPJS Keshatan ini.

Yang dimaksud dengan permasalahan hulu tersebut adalah tidak adanya transparansi manajemen rumah sakit dalam pembagian pkaet dari BPJS Kesehatan baik untuk tenaga kesehatan maupun obat. Seharusnya pihak manajemen rumah sakit harus transparan dan adil dalam pembagian paket BPJS Kesehatan.

Ya memang seharusnya tidak ada diskriminasi dalam BPJS Kesehatan ini. Sebab ini menyangkut kesehatan bahkan nyawa seseorang.

baca juga :

Berita terkini: Iuran BPJS Kesehatan Naik, DPR Tuntut 4 Pertanggungjawaban Pemerintah, Apa Saja?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here