Berita Terkini: MK Putuskan Mendagri Tak Akan Bisa Lagi Cabut Perda!

0
504
mahkamah konstitusi
Copyright©Kompas

Berita Terkini: MK Putuskan Mendagri Tak Akan Bisa Lagi Cabut Perda!

Indowarta.comMahkamah Konstitusi atau MK ini telah membatalkan berlakunya aturan terkait dengan kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam membatalkan peraturan daerah atau Perda. Hal ini telah disampaikan leh Mejelis Hakim MK di dalam sidang uji materi yang telah digelar di gedung MK di Jakarta Pusat pada hari Rabu 4 April 2017.

Begini bunyi putusan yang telah diterbitkan oleh MK pada hari Rabu “Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang pengujian Pasal 251 ayat (2), ayat (3), dan ayat (8) serta ayat (4) sepanjang frasa ‘..pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat’, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”.

Uji Materi ini telah diajukan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau Apkasi dan kawan-kawan. Pemohon telah meminta agar peraturan terkait dengan pembatalan perda yang terdapat di dalam pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk dibatalkan oleh MK.

Copyright©Tjahjo Kumolo

Adapun putusan tersebut telah terintergrasi dengan Nomor perkara 137/PUU-XIII/2015. Di dalam pertimbangan tersebut MK telah menilai bahwa Perda ini merupakan produk hukum yang telah dikeluarkan oleh eksekutif dan juga legislatif yakni pemerintah daerah dan jgua DPRD.

Jika dilakukan melalui mekanisme uji materi di Mahkamah Agung, pembatalan produk hukum berupa peraturan di bawah UU ini juga bisa dibatalkan. Ketentuan ini juga telah diatur di dalam Pasal 24 A ayat 1 UUD 1945 yang telah menyebutkan bahwa “”Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

Terkait dengan hal ini, Menteri Dalam Negeri yakni Tjahjo Kumolo ini sangat menyayangkan putusan MK yang telah mencabut kewenangannya sebagai Mendagri untuk mencabut peraturan daerah ini. Melalui pesan singkat pada hari Kamis 6 April 2017 ini Tajhjo menuliskan “Saya sebagai Mendagri jujur tidak habis pikir dengan putusan MK yang mencabut kewenangan Mendagri membatalkan Perda yang jelas-jelas menghambat investasi”.

baca juga :

Berita Terkini: Seperti Dapat Ilham, Ridwan Kamil Mantap Maju Pilgub Jabar Usai Pulang Umroh!

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY