Berita Terkini: Kapolri Meminta Pembacaan Tuntutan Ahok ditunda, Kenapa?

0
734
irjen iriawan
Copyright©Twitter

Berita Terkini: Kapolri Meminta Pembacaan Tuntutan Ahok ditunda, Kenapa?

Indowarta.com – Irjen Mochamad Iriawan selaku Kapolda Metro Jaya meminta agar pembacaan tuntutan untuk kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, ditunda sampai dengan waktu pencoblosan Pilkada DKI pada 19 April 2017.

Di dalam surat yang tertanggal 4 April 2017 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kapolda Metro Jaya itu menuturkan mengenai penundaan tuntutan Ahok tersebut perlu dilakukan untuk menjaga situasi keamanan serta ketertiban ibukota sebelum pemungutan suara putaran kedua.

“Mengingat semakin rawannya situasi keamanan di DKI Jakarta, maka demi kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta akan dilaksanakan pengamanan tahap pemungutan suara pemilukada DKI Jakarta putaran II, di mana perkuatan pasukan Polri dan TNI akan dikerahkan semua, maka disarankan kepada Ketua agar Sidang dengan Agenda Tuntutan Perkara Dugaan Penistaan Agama dengan Terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk ditunda setelah tahap pemungutan suara Pemilukada DKI Putaran II,” berikut penggalan dari inti dalam surat tersebut.

WAJIB BACA :  Berita Terkini: Ratusan Warga Rela Antre Demi Foto Bersama Ahok!
Putaran Kedua Pilkada DKI
Copyrigth©Bintang

Di sisi lain, pihak Polda Metro Jaya membenarkan ke pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara jika proses penyelidikan terhadap laporan polisi yang menyeret nama Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, juga harus ditunda sampai dengan pemungutan suara Pilkada DKI putaran kedua usai dilaksanakan.

“Berkaitan dengan hal tersebut diinformasikan bahwa proses hukum terhadap terlapor Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, baik pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik Polri, ditunda pelaksanaannya setelah tahap tahap pemungutan suara Pemilukada DKI Putaran II,” tulisnya dalam surat itu.

Hasoloan Sianturi selaku Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara menuturkan bahwa dirinya akan memastikan mengenai kebenaran dari surat penundaan tuntutan Ahok itu, ia menjelaskan bahwa kewenangan mengenai penetapan jadwal sidang ada pada tangan majelis hakim.

WAJIB BACA :  Berita Terkini: Tak Tertarik Ikut Pilkada Luar DKI, Ahok Ingin Bisnis!

Aturan permohonan untuk penundaan sidang sendiri, sebaiknya dituturkan oleh pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut yakni Kejaksaan dan juga kuasa hukum dari terdakwa.

“Boleh-boleh saja, tapi jalurnya menurut sistem, disampaikan oleh pihak yang berperkara. Semuanya harus terbuka,” ucap Sianturi kepada awak media pada Kamis (6/4).

Meskipun begitu, apabila Kapolda Metro Jaya sudah mengirimkan surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tetap akan diterima oleh pihak majelis hakim dan menjadi pertimbangan.

Waluyo selaku Humas Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menuturkan bahwa dirinya telah menerima kabar penundaan tuntutan Ahok tersebut. Ia menerangkan jika pihaknya tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penundaan. Dirinya mempercayakan seluruhnya kepada pihak majelis hakim guna menentukan kapan tuntutan dari pihaknya dapat dibacakan.

BACA JUGA Tak Mau Kalah dengan Anies Sandi, Ahok dan Djarot Luncurkan Program Beli Rumah di DKI Tanpa Pusing Cicilan!

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY