Berita Terkini: KPK Tegaskan Pihaknya Punya Wewenang Untuk Cegah Setya Novanto Ke Luar Negeri!

0
471
KPK
Copyright ©Jurnas

KPK Tegaskan Pihaknya Punya Wewenang Untuk Cegah Setya Novanto Ke Luar Negeri!

Indowarta.com – Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa Setya Novanto tetap akan dicekal ke luar negeri kendati pimpinan Dewan Perwakilan rakyat (DPR) mengajukan keberatan ke Presiden RI, Joko Widodo.

KPK mengklaim jika pihaknya memiliki wewenang melakukan pencegahan orang ke luar negeri yang berkaitan dengan kasus pidana korupsi. Hal itu dilakukan akan memudahkan proses penyidikan da menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Juru bicara KPK mengatakan bahwa pihaknya menjalankan UU Nomor 30 Tahun 2002 ( UU Komisis Pemberantasan Tindak pidana Korupsi). UU tersebut telah menjelaskan bahwa dalam tahap penyidikan dan penyelidikan KPK berwenang memerintahkan instasi terkait untuk mencegah seseorang ke luar negeri.

Setya Novanto
Copyright©merdeka

Febri juga menjelaskan saat undang-undang memberi kewenangan kepada KPK, maka hal itu akan dilaksanakan. Terkecuali jika nantnya ada proses hukum yang membuat berubahnya status hukum serta tindakan hukum yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi.

Ia juga meminta kepada semua pihak untuk menghormati serta menghargai segala aturanhukum yang berlaku di Indonesia. “UU Imigrasi ada kewajiban untuk cegah orang ke luar negeri, sehingga kami sedang menjalani UU itu. Sepatutnya dihargai sesuai aturan hukum tersebut,” ujarnya.

Selain itu, KPK sendiri juga telah meminta Dirjen Imigrasi untuk mencegah Ketua DPR Setya Novanto untuk bepergian ke luar negeri dalam kurun waktu enam bulan kedepan. Pencekalan terhadap Novanto itu terkait dengan kasus E KTP.

Namun pemimpin DPR kemudian mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi untuk mebatalkan pencekalan terhadap Novanto. Sikap tersebut merupakan hasil dari hasil rapat antara Pimpinan DPR, Badan Musyawarah (Bamus) DPR, serta depalan dari sepuluh fraksi di DPR menindaklanjuti surat keberatan dari Fraksi Partai Golkar.

KPK juga meminta kepada DPR untuk menghormati proses hukum terkait dengan pencegahan Novanto keluar negeri. Pihaknya juga memberikan sinyal tiak akan mencabut pencekalan tersebut. sementara itu, Setnov sendiri mengaku belum mengetahui soal surat keberatan pencekalan dirinya yang diajukan kepada Presiden.

Politikus PKS, Fahri Hamzah memandang kinerja KPK sudah berlebihan trkait pencekalan Novanto melalui Imigrasi. Jika terkait dengan pemeriksaan sebagai Saksi, Fahri mengatakan Ketua Umum Partai Golkar tersebut sangat kooperatif dalam setiap panggilan.

Baca Juga Berita Terkini: Setya Novanto Dicegah Ke Luar Negeri Lantaran Kesandung Kasus E KTP!

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY