Berita Terkini: Polda Metro Jaya Keluarkan Maklumat Larangan Mobilisasi Massa Ke TPS 19 April Nanti!

0
685
larangan mobilisasi massa
Copyright©bogor daily

Polda Metro Jaya Keluarkan Maklumat Larangan Mobilisasi Massa Ke TPS 19 April Nanti!

Indowarta.com – Menjelang pemungutan siara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua pada 19 April mendatang secara bersamaan Polda Metro Jaya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) DKI mengeluarkan maklumat.

Maklumat tersebut berisikan tentang larangan mobilisasi massa ke Tempat pemungutan Suara (TPS) saat pencoblosan. Hal itu juga dibenarkan oleh kapolda Metro Jaya irjen Mochamad Iriawan pada Senin (17/4).

“Memang betul isi maklumat tersebut untuk sekiranya diperhatikan betul oleh warga Jakarta maupun luar Jakarta, tidak boleh ada mobilisasi massa ke TPS,” ujar Iriawan.

Maklumat bersama tersebut bernomor MAK/01/IV/2017, Nomor: 345/KPU-Prov-010/IV?2017, dan Nomor 405/KJK/HM.00.00/IV/2017 itu diteken pada 17 April 2017 oleh kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sumarno dan Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti.

mobilisasi massa
Copyright©detik

Maklumat tersebut tentang larangan bagi yang melaksanakan mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi secara fisik maupun psikis pada tahap pmungutan suara Pemilukada DKI Jakarta putaran kedua.

Berdasarkan perkembangan situasi kemanan serta ketertiban masyarakat di Jakarta dan untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif menjelang, saat dan sesudah pemungutan suara Pilkada DKI putaran kedua, maka isi dari maklumat tersebut yakni :

  1. Setiap orang dilarang melaksanakan mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi secara fisik dan psikologis dalam bentuk kegiatan apapun yaitu yang akan datang ke TPS di Jakarta bukan untuk menggunakan hak pilihnya, karena dapat membuat situasi kamtibmas di Jakarta kurang kondusif dan masyarakat dapat merasa terintimidasi baik secara fisik maupun psikologisnya, sedangkan sudah ada pemyelenggara Pemilukada yaitu KPU Provinsi DKI Jakarta dan Pengawas Pemilukada yang berwenang yaitu Bawaslu DKI Jakarta dan jajarannya.
  2. Bila ada sekelompok orang dari luar Jakarta yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, maka Polri, TNI dan instansi terkait akan melaksanakan pencegahan dan pemeriksaan di jalan dan akan diminta untuk kembali, dan bila sudah berada di Jakarta akan dikembalikan ke daerahnya masing-masing.
  3. Bila sekelompok orang tersebut tetap memaksa datang ke Jakarta dan melanggar hukum, maka akan diproses dan dikenakan sanksi sesuai prosedur hukum.

Baca Juga Berita Terkini: Begini Tanggapan Anies Baswedan dan Djarot Soal Survei Pilkada DKI!

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY