Berita Terkini: KPU Ancam Pelaku Politik Uang dengan 6 Tahun Bui dan Denda Rp 1 Miliar!

0
1542
Politik Uang
Copyright©bantenterkini

Berita Terkini: KPU Ancam Pelaku Politik Uang dengan 6 Tahun Bui dan Denda Rp 1 Miliar!

Indowarta.com- Mejelang Pilkada DKI Jakarta putaran kedua ini, telah ditemukan pembagian sembako di beberapa wilayah di Jakarta. Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta yakni Sumarno ini telah menegaskan bahwa nantinya akan ada sanksi jika memang hal ini bisa terbukti telah dilakukan.

Sumarno di Kantor KPU DKI Jakarta, Jl Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat pada hari Senin 14 April 2017 mengatakan “Sanksi pidananya itu penjara antara 36-72 bulan itu ada di pasal 108 ayat 3 dan dendanya itu antara Rp 200 juta sampai Rp 1 miliar”.

Sanksi akan diberikan apabila memang Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu ini telah berhasil membuktikan salah satu pasangan calon ataupun tim suksesnya telah melakukan politik uang yang termasuk juga membagikan sembako. Sanksi yang akan diberkan ini bisa berupa penganuliran sampai akan didiskualifikasi.

Politik Uang
Copyright©jejamo

Sumarno menjelaskan “Dan bagi pasangan calon, kalau Bawaslu berhasil membuktikan yang bersangkutan memang melakukan politik uang, maka bisa dianulir, didiskualifikasi. Jadi memang berat sekali sanksinya”.

Sumarno menjelaskan bahwa pasangan calon dan juga tim kampanye  ini telah dilarang untuk  mempengaruhi warga agar memlih calon tertentu. Akan ada sanksi pidanya jika memang hal itu telah terbukti dilakukan.

Sumarno menuturkan “Pasangan calon atau juga tim kampanye paslon bahkan orang per orang itu dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk barang atau uang dan via lain utuk mempengaruhi agar mereka memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Hal itu kan memang ada larangan kalau itu dilakukan maka ini ada sanksi pidananya”.

Sumarno menyebutkan bahwa tidak hanya pihak pemberi saja, pihak penerima ini juga akan mendapatkan sanksi. Sehingga pemberian berupa apapun harus ditolak.

Sumarno menegaskan “Kepada penerima juga sama. Jadi sebenarnya penerima itu juga tidak aman, harus menolak karena anda terancam potensi pidana juga”.

Sumarno menjelaskan bahwa indkasi pemberian itu adalah politik uang. Sumarno menegaskan “Ya tadi kalau jelas-jelas ada kegiatan dimaksudkan untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Kalau ada bukti yang bisa ditunjukkan dan diverifikasi kebenarannya itu bisa”.

baca juga :

Pilkada DKI: Ada Video Anies Baswedan Bagikan Sembako, Asli?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here