Berita Terkini: Imbauan KPU DKI Untuk Lembaga Survei Quick Count Pilkada DKI Besok!

0
816
Ahok
Copyright©riaueksis

Berita Terkini: Imbauan KPU DKI Untuk Lembaga Survei Quick Count Pilkada DKI Besok!

Indowarta.com- Bagi para lembaga Survei yang akan menyelenggarakan quick count di Pilkada DKI Jakarta putaran kedua nanti, KPU DKI Jakarta ini telah memberikan standar yang khusus. Lembaga survei yang akan melakukan Quick Count Pilkada DKI ini harus jelas dan juga terukur.

Komisioner KPU DKI Jakarta, Betty Epsilon Idroos di kantornya, Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat pada hari Selasa 18 April 2017 ini telah mengatakan “Kalau lembaga survei tentu bekerja seharusnya secara akademis terukur apa yang dia ingin dilakukan, misalnya, margin errornya berapa, metodenya seperti apa, sumber datanya dari mana, bagaimana cara memperoleh data”.

Betty menjelaskan bahwa jika pada nantinya lembaga survei ini akan melanggar kode etik, publik akan bisa melaporkannya ke KPU DKI Jakarta. Atas laporan tersebut, KPUD ini akan membentu sebuah dewan kode etik lembaga survei.

Ahok
Copyright©viva

Betty mengatakan “Kalau kemudian publik menyatakan bahwa lembaga survei ini secara kode etik melanggar, maka publik berhak untuk melaporkan kepada kami dan kami akan membentuk dewan kode etik lembaga survei”.

Menurut Betty, lembaga survei ini pun mengandalkan kepercayaan publik. Jike mamang presisinya jauh dengan fakta, maka itu akan menjadi salah satu penilaian khusus bagi publik. Betty mengatakan “Tentu lembaga survei tidak akan sembarangan kalau bicara tentang itu. Jadi tergantung saja bagaimana cara mereka mendapatkan data, sumber datanya seperti apa, lalu bagaimana cara mereka mengolah data. Metodologi tentu itu sudah diatur sendiri”.

Betty menjelaskan bahwa pada proses perhitungan nanti suara pada Pilkada DKI Jakarta putaran yang kedua ini nantinya akan dilakukan secara berjenjang yakni dari kecamatan, kabupaten atau kota, kemudian tingkat provinsi.

Betty menegaskan “Seperti biasa berjenjang dulu, direkap di tingkat kecamatan selama 5 hari, baru nanti direkap di tingkat kabupaten atau kota, baru kemudian di tingkatan provinsi”. Namun dimasa tengan Pilkada DKI Jakarta ini telah diwarnai dengan hal yang mencederai demokrasi. Belakangan ini telah beredar berita bahwa adanya politik uang

baca juga :

Berita Terkini: Kasus Ahok Adalah Bentuk Kriminalisasi Politik?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here