Berita Terkini: Pemerintah Dinilai Tak Paham UU Ormas Saat Bubarkan HTI!

0
289
HTI
Copyright©Panjimas

Pemerintah Dinilai Tak Paham UU Ormas Saat Bubarkan HTI!

Indowarta.com – Baru-baru ini pemerintah secara tiba-tiba mengajukan pembubaran dan melarang kegiatan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, menilai yang dilakukan pemerintah itu sebagai tindakan yang tidak tepat.

Ia juga mengkritik pidato yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Senin (8/5) siang. Menurut Yandri apa yang disampaikan oleh Wiranto dinilai kurang pas. Seolah pemerintah tidak tahu tentang UU Ormas.

Pasalnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tersebut sebenarnya sudah menjelaskan secara rinci mekanisme dan syarat pembentukan atau pembubaran ormas.

Baca Juga  3 Alasan Kuat Mengapa Pemerintah BUbarkan HTI!

Menurutnya jika suatu ormas melanggar persyaratan pendirian yang diatur, maka pemerintah dapat menggunakan mekanisme selanjutnya yang telah tertuang dalam UU. Jadi, apabila HTI dinilai bertentangan dengan Pancasila, maka pemerintah dapat melakukan beberapa tahapan tindakan yang diatur dalam Pasal 68 hingga Pasal 72 UU Ormas.

HTI
Copyright©Berita Moneter

Menurut Yandri, pemerintah dapat mengeluarkan peringatan tertulis, jika pelanggaran ormas tetap terjadi, maka pemerintah dapat melakukan pembekuan sementara terhadap badan hukum ormas.

Langkah selanjutnya, pemerintah dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. Menurut Yandri, jika putusan hakim sudah berkekuatan hukum tetap, maka pemerintah melalui menteri terkait dapat mengeluarkan pengumuman pembubaran ormas.

Namun juru bicara HTI Ismail Yusanto mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah menerima peringatan apa pun dari pemerintah.

Baca Juga  Pembubaran HTI Tinggal Menunggu Waktu!

Seperti yang telah diketahui, Wiranto mengatakan bahwa kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dam UUD 1945, sebagaimana yang telah diatur dalam UU Ormas. Dalam keputusan itu, Wiranto memaparkan tiga alasan pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia.

Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencap[ai tujuan sosial. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan ormas tersebut terindikasi telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Ketiga, kegiatan yang dilakukan ormas tersebut dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, dan membahayakan keutuhan NKRI. Kabarnya, dalam waktu dekat pemerintah akan mengajukan gugatan pembubaran HTI melalui pengadilan.

Baca Juga Berita Terkini: Pemerintah Akhirnya Membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia Atau HTI!

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY