Divonis 2 Tahun Penjara, Ahok Tak Lagi Jadi Gubernur DKI?

0
834
Sidang ahok
Copyright©merdeka

Divonis 2 Tahun Penjara, Ahok Tak Lagi Jadi Gubernur DKI?

Indowarta.com– Majelis hakim telah menjatuhkan vonis 2 tahun penjara untuk terdakwa kasus dugaan penistaan agama yakni Basuki Tjahaja Purnama atau yang kerap disapa dengan nama Ahok. Sontak Gubernur DKI Jakarta itu pun mengajukan banding atas vonis yang telah diberikan tersebut. Ahok usai berdiskusi dalam sidang vonis di Gedung Kementan, Jakarta Selatan pada hari Selasa 9 Mei 2017 ini telah mengatakan “Saya akan melakukan banding”.

Putusan hukum yang telah dikeluarkan oleh majelis hakim Pengadilan Jakarta Utara ini masih belum berstatus tetap karena pihak Ahok ini telah melayangkan banding. Berdasarkan dari UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), kepala daerah yang terjerat kasus hukum belum bisa diberhentikan selama putusan itu belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 83 UU 23/2014 yang berbunyi seperti ini :

Ayat (1); Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ahok
Copyright©detik

Ayat (2); Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.

Ayat (3); Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Ayat (4); Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (5); Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota

baca juga :

Berita Terkini: Divonis 2 Tahun Penjara, Inilah Hal yang Meringankan dan Memberatkan Ahok!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here