Berita Terkini: 3 Bukti Utama Pemerintahan Presiden Jokowi ‘Tunduk’ Pada Tekanan Massa!

0
620
Jokowi
Copyright©reportase

3 Bukti Utama Pemerintahan Presiden Jokowi ‘Tunduk’ Pada Tekanan Massa!

Indowarta.com – Kali ini sejumlah pihak berkomentar terkait dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satunya yakni Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gea Demokrasi) yang menilai jika pemerintahan yang dipimpin oleh Jokowi sudah melecehkan demokrasi.

Pemerintahan yang dipimpin Jokowi dainggap demikian karena melihat dari rentetan peristiwa yang terjadi bebrapa waktu terakhir. Pemerintahan Presiden Jokowi dianggap tunduk dan patuh terhadap tekanan massa.

Hal tersebut jua diungkapkan oleh salah seorang aktivis Gema Demokrasi Pratiwi Febry melalui keterangan tertulis. Dalam pernyataan tulisan tersebut dia menyampaikan jika massa tak lagi tunduk maka akan menghancurkan demokrasi.

Jokowi
Copyright©reportase

‘Jika nantinya negara tidak tunduk terhadap prinsip rule of law maka disitulah bangunan demokrasi mulai hancur’ tulis Pratiwi pada Rabu, 10 Mei 2017.

Gema demokrasi sendiri mengatakan jika sejumlah peristiwa yang terjadi dalam waktu terakhir merupakan pelecehan demokrasi di negara Indonesia. Mulai dari kasus dugan penodaan agama hingga pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI.

Jokowi sendiri dianggap tunduk dan tak berdaya oleh tekanan massa yang terus bergulir. Bagaimana tidak seperti kasus Basuki Thahaja Purnama alias Ahok yang diduga melakukan penistaan agama saat berpidato.

Dalam penanganan ini gema deomkrasi menilai jika hakim menggunakan pasal anti-demokrasi yang sbenarnya tak sesuai jika digunakan dalam kasus semacam itu di Indonesia. Hakim menggunakan pasal 156 a KUHP yang muncul pada era demokrasi terpimpin atau anti-demokrasi.

‘Akhirnya kasus tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat Indonesia karena terkait dengan penafsiran unsur-unsur subyektif dalam asus itu sendiri’ sambung Pratiwi.

Pasal penodaan agama terrsebut akhirnya menimbulkan pertanyaan bagi kalangan masyarakat. Hal itu karena pasal tersebut dijadikan alat resepsi kelompok mayoritas kepada minoritas yang sering kali terjadi dalam penerapan pasal itu.

Sedangkan pemerintahan yang dipimpin Jokowi yang dianggap melecehkan demokrasi yakni terkait kelompok HTI. Penanganan kasus ini menjadi wajah buruk pemerintahan karena pembubaran sendiri juga menimbulkan kebingungan masyarakat karena tak dilandasi dengan lasan yang jelas.

Langkah akhir seharusnya digunakan oleh pemerintah sebagai bagian penegakan hukum. Pembubaran HTI ini seharusnya tak hanya dengan ujaran semata namun juga harus didasari dengan undang-undang dan alasan yang jelas serta bukti-bukti pelanggaran.

baca juga :  Berita Terkini: Habibie Akan Serahkan Dokumen Tragedi Mei 1998 Ke Jokowi!

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY