Berita Terkini: Pemerintah Bakalan Revisi UU Ormas Usai Bubarkan HTI!

0
554
HTI
Copyright©okezone

Pemerintah Bakalan Revisi UU Ormas Usai Bubarkan HTI!

Indowarta.com – Organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) secara resmi telah dibubarkan oleh pemerintah Indonesia. Setelah HTI dibubarkan ini pemerintah memastikan ka segera merevisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

Perevisian UU ormas ini terkait dengan pembubaran HTI yang dilakukan oleh pemerintah kemarin Selasa, 9 Mei 2017. Salah satu alasan dilakukan revisi tersebut yakni penyederhanaan tahapan pembubaran ormas atau kelompok tertentu yang dianggap bersimpangan dengan UUD 1945.

Mengenai perevisisan ini dijeaskan oleh Thahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri) saat ditemui di kawasan gelora Bung Karno, Jakarta. Dia mengatakan jika akan melakukan revisi UU ormas setelah berkoordinasi dengan DPR.

HTI
Copyright©okezone

‘Nantinya akan ada revisi UU ormas namun tidak dalam waktu terdekat ini. Kami akan duduk dengan DPR dan melihat undang-undang kemudian mengubahnya’ ujar Thahjo Kumolo pada Rabu, 10 Mei 2017.

Wacana perevisisan UU ormas ini sendiri dilakukan setelah banyak muncul pertanyaan terkait pembubaran kelompok masyarakat HTI. Banyak yang memprtanyakan terkait dengan pembubaran HTI ini karena tidak disertai dengan alasan yang jelas oleh pemerintah.

Namun HTI tetap dibubarkan karena dianggap melakukan kegiatan anti pancasila dan NKRI. Maka dari itulah dilakukan perevisian UU ke DPR yang dilakukan oleh Kemendagri yang sebelumnya berkoordinasi dengan Kemenko Polhukam.

Setelah pembahasan yersebut selesai dilakukan proses revisi akan dilanjutkan ke parlemen pusat. Kemendagri sendiri menargetkan revisi UU ormas ini akan selesai dibahas maksimal tahun depan. Sedangkan wacana revisi sendiri sudah direncanakan sejak akhir tahun lalu dan akan mulai dilaksanakan saat ini.

Sanksi terhadap kelompok masyarakat yang melanggar peraturan tersebut tercantum daam pasal 60-80 UU ormas. Terlihat dalam pasal 61 dan 62 disebutkan jika ormas melanggar peraturan yang sudah ditetapkan akan diberikan sanksi administratif yang terdiri dari peringatan tertulis, penghentian bantuan, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan status badan hukum.

Wacana pembubaran ormas beberapa hari terakhir muncul setelah pemerintah membubarkan ormas HTI. Nampak Menko Polhukam membubarkan dan melarang kelompok dengan garis keras tersebut berada di Indonesia lagi. Sedangkan pihak HTI sendiri yang diwakili Ismail Yusanto mengatakan kana melawan dan siap mengambil langkah hukum terkait apa yang dilakukan oleh pemerintah.

baca juga : Berita Terkini: HTI Minta Perlindungan DPR Saat Ketemu dengan Fadli Zon!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here