Berita Terkini: Regulasi Taksi Online yang membuat Driver GoJek Was Was!

0
2939
GoJek
Copyright©metrotvnews

Berita Terkini: Regulasi Taksi Online yang membuat Driver GoJek Was Was!

Indowarta.com– Kementerian perhubungan ini secara resmi teah mengeluarkan kajian revisi Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2016 mengenai aksi online. Total terdapat sebanyak 11 poin regulasi baru yang fokus pada masalah taksi online yang masuk sebagai angkutan sewa khusus.

baca juga : GoJek Galakkan Kampanye Transaksi Non Tunai!

Secara bertahap, sebelas poin tersebut akan diberlakukan mulai tanggal 1 April 2017. Menanggapi pemberlakuan tersebut, Gojek sendiri telah mengaku bahwa mereka memberikan apresiasi sekaligus keberatan terhadap beberapa butir aturan yang telah ditetapkan oleh Kemenhub.

Keberatan tersebut telah diberikan karena aturan yang dirasa akan membunuh kompetisi dan tidak pro terhadap masyarakat. Namun rupanya bukan hanya perusahan pengelola saja yang merasa khawatir dengan regulasi yang telah ditetapkan ini.

GoJek
Copyright©kabarbisnis

Data yang telah dipublikasikan oleh Pusat Kajian Komunikasi Universitas Indonesia (PUSPAKOM UI) ini telah menemukan bahwa sebanyak 83 persen mitra roda empat Gojek ini telah mengetahui mengenai adanya regulasi transporasi online tersebut. Mereka disebut merasa khawatir jika nantinya sebalas butir ketetapan itu mulai diberlakukan secara utuh.

Peneliti utama Puskakom UI Alfindra Primaldhi disela konferensi media di Jakarta pada hari Senin 8 Mei 2017 ini telah mengatakan “Tapi mereka tidak masa bodoh dan sejauh ini hanya memantau. Mereka juga merasa deg-degan dengan regulasi”.

baca juga : Berita Terkini: Penghasilan Driver GoJek Lebih Besar Dibanding Karyawan Swasta?

Menurut data dari Puskakom, regulasi yang paling mengkhawatirkan ini adlaah mengenai STNK  sebanyak 52 persen, uji KIR sebanyak 36 persen dan semua regulasi sebanyak 29 persen. Alfindra mengatakan “Hal ini barangkali karena 72 persen mitra roda empat masih mencicil mobil mereka. Terlebih ada 67 persen yang mengambil pinjaman dari bank/insitutusi keungan, dan 5 persen dapat pinjaman orang lain”.

Perlu diketahui bahwa di dalam aturan Kemenhub perusahaan transportasi online ini telah mengharuskan kepemilikan kendaraan atas nama perusahaan, bukan merupakan kepemilikan pribadi. Setelah itu pun kewajiban ini direvisi menjadi STNK memiliki nama badan hukum. Selanjutnya STNK yang masih atas nama perorangan tersebut masih tetap berlaku hingga habis masa berlakunya.

baca juga :

Berita Terkini: Driver GoJek Akan Dapatkan Fasilitas Haji Sampai dengan Kredit Rumah?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here