Berita Terkini: BPJS Ketenagakerjaan Bidik 21 Perusahaan ‘Bandel’ di Solo!

0
591
bpjs ketenagakerjaan
Copyright ©bisnisLiputan6

BPJS Ketenagakerjaan Bidik 21 Perusahaan ‘Bandel’ di Solo!

Indowarta.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan membidik sekitar 21 perusahaan di wilayah Solo yang dinilai tidak patuhj. Selanjutnya perusahaan-perusahaan tersbeut akan diproses melalui jalur hukum.

Nantinya perusahaan tersebut akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri setelah diterbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK). Hal itu dikatakan oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Surakarta, Suwilman Rachmat.

“Setelah memetakan penyimpangan perusahaan, kami akan melakukan mekanisme seperti menyurati, memanggil, mendatangi perusahaan. Jika semua itu sudah dilaksanakan tapi perusahaan tidak kooperatif, maka kami akan mengeluarkan SKK,” ujar Suwilman di kantor BPJS Ketenagakerjaan Solo, Rabu (10/5).

Menurutnya SKK yang telah dikeluarkan tersebut menandakan bahwa perusahaan tidak patuh itu telah diserahkan ke kejaksaan. Setelah ada SKK tersebut, mekanisme selanjutnya menjadi wewenang dari kejaksaan.

Baca Juga BPJS Ketenagakerjaan Apresiasi Tinggi Kepatuhan Perusahaan BUMN!

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kekuasaan disebutkan bahwa di bidang tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas negara atau pemerintah. Kemudian, kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

BPJS Ketenagakerjaan
Copyright ©metrotvnews

Mengacu pada data BPJS ketenagakerjaan, sepanjang tahun 2016 empat kasus SKK telah diturunkan bagi perusahaan di Solo. Itu artinya Kejaksaan Negeri Solo telah menangani empat perusahaan tak patuh aturan.

Pada 2016, potensi pendapatan negara atas penyimpangan empat perusahaan yang tak pautuh  sebanyak Rp 297 juta. Dengan bekerja sama dengan kejaksaan, pihaknya berhasil menyelamatkan Rp 243 juta atau 81 persennya dan sisanya masih proses menyicil.

Pada tahun 2017 hingga 10 Mei, sudah ada empat SKK diterbitkan. Suwilman mengatakan saat ini pihaknya tengah membidik 21 perusahaan lagi untuk diserahkan ke kejaksaan.

Baca Juga Berita Terkini: Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan Wajib diketahui!

Kebanyakan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan itu adalah menunggak pembayaran. Sedangkan pelanggaran lainnya yakni perusahaan wajib belum daftar dan melaporkan upah tidak sesuai fakta.

Menurut Kasi Perdata Umum Kejaksaan negeri Surakarta Edi Haryono, penyerahan SKK akan disertai data pendukung dari BPJS Ketenagakerjaan. Setelah itu akan ditindaklanjuti oleh Jaksa Pengacara Negara.

Selama ini, perusahaan tak patuh bersedia untuk memenuhi kewajiban sampai pada tahap mediasi. Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Negeri Kota Solo dinilai lebih efektif untuk meningkatkan angka kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pada pekerja.

Baca Juga Berita Terkini: Dana Kelola BPJS Ketenagakerjaan Capai Rp 269 Triliun!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here