Berita Terkini: WNA Boleh Nikmati BPJS Kesehatan?

0
438
bpjs kesehatan
Copyright©sindonews

WNA Boleh Nikmati BPJS Kesehatan?

Indowarta.com – Kali ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan memberikan pelayanan jaminan kesehatan untuk Warga Negara Asing (WNA). BPJS Kesehatan melalui Fachmi Idris selaku Direktur Utama BPJS Kesehatan mengatakan jika WNA dalam waktu dekat ini berhak menikmati manfaat jaminan kesehatan.

BPJS Kesehatan akan memberikan jaminan kesehatan tersebut kepada WNA yang bekerja paling sedikit enam bulan di Indonesia. Manfaat kesehatan akan diberikan namun dengan syarat yakni setiap pekerja asing juga harus membayar iuran.

‘Bagi semua warga negara asing yang bekerja di Indonesia minimal enam bulan lamanya berhak menikmati jaminan layanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak kami’ ujar Fachmi.

Berita terkini: Ini Besaran Iuran BPJS Kesehatan Per 1 April, Tak Hanya Naik Kini Berubah Menjadi KIS !!

Fachmi Idris mengungkapkan hal ini saat tengah menemani Presiden Joko Widodo di Wamena, Ibu Koya Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Saat itu Rabu, 10 Mei 2017, Fachmi mendampingi Jokowi membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Sementara itu penyerahan KIS-PBI sendiri sengaja dilakukan sebagai bentuk perhatian Presiden Jokowi terhadap rakyatnya yang berada di pelosok pedalaman. Dilakukannya hal itu juga untuk memastikan seluruh warga Indonesia tercakup program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berupa kartu KIS.

Fachmi sendiri mengatakan jika sosialisasi akan dilakukan oleh BPJS Kesehatan secara rutin kedepannya. Dia juga mengharapkan dengan dilakukannya sosialisasi tersebut dapat membuat masyarakat di seluruh Indonesia mengetahui informasi JKN KIS ini.

‘Informasi harus diterima oleh masyarakat yang berada di pedalaman dengan baik. Hal itu diharapkan agar mereka juga mengetahui prosedur pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah’ ujar Fachmi.

Sementara itu dijelaskan jika KIS sendiri terbagi menjadi dua jenis kepesertaan. Kelompok pertama yakni masyarakat yang wajib mendaftar dan membayar iuran sendiri maupun berkontribusi dengan si pemberi pekerjaan. Kelompok kedua yakni masyarakat miskin atau tidak mampu yang didaftarkan oleh pemerintah dan iurannya sendiri akan dibayarkan oleh pemerintah.

BPJS Kesehatan sendiri akan melakukan cakupan peserta yakni kepada Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Peningkatan kolektabilitas iuran peserta Pekerja Bukan Upah (PBPU) natinya. Hal tersebut dilakukan oleh lembaga pelayanan kesehatan ini untuk menjaga kesinambungan program JKN-KIS yang saat ini berjalan.

baca juga : Iuran BPJS Kesehatan Kuartal I 2017 Naik 17%!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here