Berita Terkini: Keputusan Jokowi yang Tak Menonaktifkan Ahok dimenangkan PTUN!

0
3766
Ahok
Copyright©detik

Keputusan Jokowi yang Tak Menonaktifkan Ahok dimenangkan PTUN!

Indowarta.com – Kali ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan menonaktifkan Basuki Thahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta meskipun berstatus terdakwa. Keputusan Jokowi ini juga dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Tata Usaha (PTUN) Jakarta.

Keputusan yang dikeluarkan oleh Jokowi ini juga dianggap sejalan dengan apa yang menjadi pandangan oleh Refly Harun. Namun nampaknya keputusan dengan tidak mencabut Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta tersebut mendapat gugatan dari Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) ke PTUN Jakarta.

Parmusi menilai seharunya Ahok mundur dari kursi kepemimpinan DKI Jakarta karena telah menjadi terdakwa dalam kasus penodaan agama. Seperti diketahui jika Ahok telah didakwa sebelumnya terkait kasus penistaan agama berdasrkan pasal 156 KUHP dengan ancaman kurungan penjara selama 5 tahun.

WAJIB BACA :  PDIP Berikan Pembelaan Soal Jokowi Disebut Bak Macan Ompong!

Sebelumnya PTUN sendiri menerima gugatan dari kelompok tersebut namun setelah sekitar 2 bulan PTUN Jakarta menolak gugatan yang diajukan. Hal tersebut dikatakan oleh majelis Mahkamah gung (MA) pada Jumat, 19 Mei 2017.

Copyright©Merdeka

‘Permohonan untuk mengadili serta eksepsi termohon tidak diterima. Kami menolak permohonan dari pemohon (Parmusi)’ Ujar majelis hakim.

Keputusan untuk tidak dicabutnya Ahok langsung disampiakn Jokowi setelah vonis di jatuhkan pada Kamis, 18 Mei 2017 kemarin. Sedangkan keputusan yang diberikan oleh Presiden Jokowi tersebut juga dianggap menguatkan argumen yang dikeluarkan oleh Refly Harun.

Refly mengatakan jika keputusan tersebut mengacu dengan pasal 83 ayat 1 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal tersebut dijelaskan jika seorang pemimpin daerah yang mendapat ancaman hukuman 5 tahun penjara akan diberhentikan sementara.

WAJIB BACA :  PDIP Berikan Pembelaan Soal Jokowi Disebut Bak Macan Ompong!

Sedangkan ancaman 5 tahun penjara sendiri dikatakan maksimal dan bukan paling singkat. ‘Kepala daerah dan atau wakil kelapa daerah diberhentikan sementara tanpa melalui DDPRD. Itu karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan penjara paling singkat 5 tahun penjara mulai dari terorisme, korupsi dan perbuatan lain yang memecah bangsa’ bunyi pasal 83 ayat 1 UU Pemerintahan Daerah.

Refly sependapat dengan keputusan yang disampaikan oleh Jokowi karena apa yang di dakwakan kepada Ahok tak sesuai dengan pasal 183 ayat 1 UU Pemerintahan Daerah. Maka dari itu dikatakan jika sebagai seorang terdakwa Ahok tidak perlu mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

baca juga :  Berita Terkini: Pengacara Habib Rizieq Shihab Sebut Kliennya Bisa Saja Tak Pulang Sampai Jokowi Tak Jadi Presiden!

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY