Berita Terkini: JK Minta PBB tak Ikut Campur Soal Hukuman Ahok!

0
2835
JK
Copyright©Fokus Utama

JK Minta PBB tak Ikut Campur Soal Hukuman Ahok!

Indowarta.com – Para ahli atau pakar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak Indonesia untuk membebaskan Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dari tahanan.

Seperti yang telah diketahui, Ahok divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Jakarta Utara pada Selasa, 9 Mei 2017 lalu lantaran dinilai telah menistakan agama. Memang banyak pihak yang pro dan kontra terkait vonis Ahok ini.

Terkait hal ini, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengingatkan agar ahli PBB tidak ikut campur soal hukum yang berlaku di Indonesia. Tak hanya untuk ahli PBB saja, namun ini juga berlaku untuk siapa pun, termasuk negara lain di dunia.

JK khawatir dengan potensi pernyataan ahli lembaga di dunia tersebut malah membuat runyam kondisi yang ada. Sementara itu, terkait dengan pembatalan banding yang dilakukan oleh Ahok, Kalla meminta kepada seluruh pihak untuk menghormati keputusan tersebut.

Sidang Ahok
Copyright©Tribunnews

Diketahui kantor berita Reuters sebelumnya melaporkan, para ahli PBB menilai vonis hakim terjadi setelah tekanan fatwa ulama, kampanye media yang agresif, dan aksi protes masal yang diwarnai dengan kekerasan. Hal itulah yang membuat JK memperingatkan agar PBB tidak ikut campur soal hukuman Ahok.

Ketiga ahli PBB tersebut yakni Pelapor Khusus tentang Kebebasan Beragama, Ahmed Shaheed, Pelapor Khusus tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, David Kaye, dan ahl independen untuk mempromosikan tatanan internasional yang adil dan demokratis, Alfred de Zayas.

Ketiganya mendesak agar pemerintah Indonesia membatalkan hukuman Ahok dalam banding atau memberinya bentuk pengampunan apapun yang mungkin tersedia dalam hukuman di Indonesia agar mantan Bupati Belitung Timur tersebut dapat segera dibebsakan dari penjara.

Hukum soal penodaan agama, menurut tiga pakar PBB itu, tidak layak diterapkan ditengah masyarakat yang demokratis, seperti Indonesia. Vonis majelis hakim yang dijatuhkan kepada Ahok dinilai merusak kebebasan beragama.

Sebelumnya, Dewan Mejelis Rendah Belanda telah menyatakan keprihatinannya atas vonis Ahok, begitu juga dengan badan-badan internasional lainnya. Diketahui, Ahok memutuskan untuk mencaut gugatan banding ang dilakukannya sebelumnya, kabarnya hal itu atas permintaan dari pihak keluarga.

Baca Juga PBB Desak Indonesia untuk Cabut Hukuman Ahok!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here