Alasan Hukum Pembubaran HTI!

0
439
HTI
Copyright©tribunnews

Alasan Hukum Pembubaran HTI!

Indowarta.com– Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang politik hukum dan keamanan yakni Wiranto telah menyampaikan bahwa berniat untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan yakni Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI sesuai dengan jaluk hukum.

baca juga : Sudah Benarkah Langkah Pemerintah Indonesia Membubarkan HTI?

Pembubaran ini dilakukan karena dinilai bahwa aktivitas dari HTI ini dinilai akan mengancam kedaulatan politik negara ini. HTI ini telah mengusung ideologi Khilafah yang secara garis besar ini bersifatkan transnasional yang juga berorientasi meniadakan nation state atau negara banga negara.

Ditambah lagi dengan fakta sebanyak 20 negara yang termasuk juga negara yang penduduknya mayoritas memeluk agama Islam seperti Turki, Arab Saudi, Pakistan, Mesir, Yordania dan Malaysia ini telah terlebih dahulu melakukan pelarangan kegiatan HTI di negara mereka.

HTI
Copyright©wawasansejarah

Rencana mengenai pembubaran dari HTI ini pun telah menarik perhatian dari kewenangan konstitusional yang telah diberikan konstitusi bagi pemerintah untuk membatasi pelaksanaan hak asasi manusia yakni salah satunya adalah hak untuk berserikat. Selain itu juga perlu untuk ditelusuri juga apakah niat dari pembubaran HTI ini telah memiliki alasan yang kuat dan juga melalui prsedur yang sah juga.

baca juga : Berita Terkini: Menolak Dibubarkan, PBNU Khawatir HTI Akan Lakukan Hal Ini!

Keberadan dari ormas ini merupakan salah satu bentukd ari implementasi hak berserikat, berkumpul dan juga mengeluarkan pendapat selain di dalam wujud lainnya seperti partai politik. Namun juga perlu diingat bahwa ormas dijamin oleh UUD 1945 bukan berarti bahwa aktivitas yang mereka lakukan ini bisa bebas sebebas-bebsanya.

Aktivitas ormas ini tentunya senantiasa terikat kepada pembatasan untuk menghormati hak asai dan juga kebebasan orang llain di dalam rangka tertib hukum dan juga menciptakan keadilan di dalam kehidupan berbangsa, dan juga bernegara.

Dibatasinya eksistensi orman ini mengingat hak untuk bebas berserikat, berkumpul dan juga mengeluarkan pendapat sebagaimana yang sudah diatur di dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 masuk kategori hak asasi manusia yang dapat dibatasi pelaksanaannya. Lalu berbeda dengan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut yang menurut Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 masuk kategori hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ataupun yang disebut dengan non derogablle rights.

baca juga : 

Berita Terkini: HTI Tunjuk Yusril Sebagai Pengacara, Begini Komentar Mendagri!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here