Berita Hari Ini : Inilah Poin Poin Syarat Yang Harus Dipenuhi Oleh Driver ‘Taksi Online’ !

0
1253
Berita terkini: Demo Sopir Taksi Bakal Pilih Ahok Jadi Gubernur Jika Hapus Aplikasi, Ahok

Berita Hari Ini : Inilah Poin Poin Syarat Yang Harus Dipenuhi Oleh Driver ‘Taksi Online’ !

indowarta.com– Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan peraturan tentang penyelenggaraan taksi online atau transportasi yang berbasis aplikasi. Dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa kendaraan yang dipakai tidak boleh memakai atas nama pribadi.

Pemilikk kendaraan yang ingin bergabung dengan angkutan berbasis aplikasi ini seperti Grabcar atau Uber harus mengganti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) menjadi atas nama badan hukum. Hal ini mengacu pada Undang-Undang No. 22 tahun 2009 pasal 139 ayat 4.

irektur Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub, Pudji Hartanto Iskandar menuturkan bahwa Undan-Undang No 22 tahun 2009 yang dimaksud adalah mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam UU tersebut menyebutkan bahwa penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan usaha milik daerah dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

?
?

Persyaratan mengenai STNK atas nama perusahaan juga disebutkan dalam Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan No. 32 tahun 2016 yang sudah keluarkan baru-baru ini. Lebih detilnya dimuat dalam pasal 18 ayat 3 huruf C. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa kendaraan yang digunakan untuk angkutan sewa harusĀ  dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah berupa STNK atas nama perusahaan, kartu Ijin, dan juga kartu pengawasan.

Angkutan sewa merupakan kendaraan yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dan operasi areanya bebas. Sebagai contoh adalah kendaraan rental atau angkutan sewa berbasis aplikasi seperti Grabcar dan Uber.

Selama ini kendaraan yang digunakan oleh GrabCar dan juga Uber merupakan kendaraan pribadi. Pemiliknya tergabung dalam sebuah badan koperasi atau badan usaha Indonesia yang bermitra dengan perusahaan aplikasi tersebut.

Sementara itu Peraturan Menteri yang mengatur tentang layanan sewa mobil dan taksi online ini telah diterbitkan. Peraturan ini dibuat menyusul aksi demo besar-besaran oleh sopir taksi dari beberapa perusahaan yang beroperasi di Jakarta. Aksi demo tersebut menuntut pelarangan atau penutupan layanan taksi/sewa mobil berbasis aplikasi.

Aturan tersebut dirangkum dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 30 Tahun 2016.

baca juga :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here