Sekitar 2000 Massa Demo Buruh Akan Datangi Kantor Menko Darmin Layangkan Berbagai Tuntutan Ini!

0
481
Demo Buruh
Copyright©klimg

Sekitar 2000 Massa Demo Buruh Akan Datangi Kantor Menko Darmin Layangkan Berbagai Tuntutan Ini!

Indowarta.com– Kurang lebih terdapat 2 ribu buruh yang berasa dari Karawang, Jawa Barat ini akan melakukan demo di Kementerian Koordinator Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat  kurang lebih pada pukul 14.00 nanti. Mereka telah tergabung di dalam Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan (KBPP).

baca juga : Berita Terkini: Heboh Meme Rumah Mewah yang Diduga Milik Presiden Serikat Buruh!

Pada aksi demo kali ini para buruh yang berasal dari Karawang ini pun telah menolak mengenai PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Menurut mereka, PP tersbut tidak memberikan upah yang layak bagi buruh sesuai dengan kebutuhan hidupnya.

Salah satu anggota Garda Metal yang bernama Wiwit kepda awak media di depan Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada hari Jumat 26 Mei 2017 ini telah mengatakan “Karena kita menolak PP 78 2015 karena nilainya enggak sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Ada sekitar 2.000 buruh dari Karawang”.

Demo Buruh
Copyright©ntmcpolri

Wiwit telah mengaku bahwa dirinya mendapatkan upah per bulan sebanyak Rp 3,8 juta dan dirasa jumlah tersebut masih belum cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Wiwit pun ingin agar dirinya mendapatkan upah sebesar Rp 4 juta keatas.

baca juga : Berita Terkini: Begini Penjelasan Kelompok Buruh yang Bakar Karangan Bunga Ahok dan Djarot!

Tidak hanya itu saja, ternyata mereka juga telah menolak pembahasan penetapan upah minimum sektoral di Kemenko Perekonomian yang berdasarkan dari surat undangan Nomor UND-44/D.IV.M.EKON/05/2017.  Para buruh yang telah tergabung di dalam KBPP Karawang ini pun menilai bahwa penetapan upah minimum sekotral ini sudah harus ditetapkan dan juga disahkan oleh Gubernur Jawa Barat.

Berikut ini adalah tuntutan yang telah dilayangkan oleh para buruh tersebut :

1. Bahwa upah minimum sektoral sudah disepakati dalam berita acara dan tata tertib dewan pengupahan Kabupaten Karawang pada tanggal 22 Desember 2016.
2. Bahwa nilai upah minimum sektoral Kabupaten Karawang 2017 yang disepakati sesuai dengan rekomendasi Bupati Karawang
3. Bahwa KBPP telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri yang menjelaskan bahwa tata tertib dan mekanisme penetapan UMSK Karawang 2017 melalui rapat Dewan Pengupahan Kabupaten tidak bertentangan dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri tentang Penetapan UMK dan UMSK Kabupaten/Kota.
4. Bahwa upah minimum sektoral Kabupaten Karawang tahun 2017 telah diputuskan dan disahkan dalam rapat pembahasan dan sidang pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat pada hari Jumat 5 Mei 2017
5. Bahwa Kementerian Koordinator Perekonomian tidak memiliki kapasitas dan kewenangan dalam penetapan UMK dan UMSK Kabupaten/Kota.

baca juga : 

Berita Terkini: Kenaikan Tarif Listrik 900 VA Juga Dikeluhkan Oleh Kaum Buruh?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here