Tak Masalah Bubarkan HTI Tanpa Peringatan!

0
564
HTI
Copyright©radarbanyumas

Tak Masalah Bubarkan HTI Tanpa Peringatan!

Indowarta.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai bahwa pendirian organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang berbadan hukum merupakan bentuk kekurang akuratan informasi yang didapat oleh pemerintah di masa lalu.

Akibatnya, pemerintah mengeluarkan SK berdirinya ormas tersebut. Mahfud mengatakan, langkah pemerintah membubarkan HTI  karana dianggap akan mengganti pancasila ini, dirasa sudah tepat.

Selain itu, dia juga tidak mempermasalahkan pemerintah yang membubarkan HTI tanpa didahului peringatan. Menurutnya, peringatan biasanya ditujukan kepada ormas yang kerap melakukan aksi sweeping.

Baca Juga Berita Terkini: HTI Tunjuk Yusril Sebagai Pengacara, Begini Komentar Mendagri!

Akan tetapi, HTI tidak melakukan hal itu justru lebih bahaya karena sudah memasukkan ideology mereka. Mahfud MD juga berpendapat, pembubarakan HTI tidak perlu disikapi emosional karena Indonesia memiliki kesepakatan dasar untuk menyelamatkan pancasila.

HTI
Copyright©Metrotvnews

Terbukti, fakta yang diperoleh berkali-kali, Hizbut Tahrir Indonesia berkampanye menggantikan dasar negara Pancasila dengan khalifah.

Di sisi lain, Yusril Ihza Mehendra resmi mendampingi HTI. Hal ini menyusul rencana pemerintah yang akan membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut.

Menurutnya, hingga saat ini, Hizbut Tahrir Indonesia resmi berbadan hukum dan terdaftar di kementerian Hukum dan HAM. Selain itu ia juga mengatakan hingga saat ini pemerintah belum menempuh langkah hukum terkait dengan pembubaran ormas tersebut.

Baca Juga Wow, HTI Ternyata Sudah Susun RUU Dasar Negara Khilafah di Indonesia!

Begitu juga dengan langkah administratif, menurutnya pemerintah belum menjalankan proses-proses yang harus dilalui untuk membubarkan sebuah ormas. Pembubarakn ormas sendiri memakan waktu sampai 5 tahunan. Selama itu pula ormas diberikan kesempatan untuk membubarkan diri dengan bukti-bukti, saksi, hingga ketuk palu hakim.

Sepeti yang telah diketahui, pemerintah berencana membubarkan HTI. Salah satu yang dianggap menyimpang yakni konsep khalifah dan penolakan terhadap demokrasi serta Pancasila. Hal inilah yang kemudianmembuat dua orang mentri angkat bicara.

Menko Polhukam Wiranto mengatakan bahwa konsep khalifah jelas bertentangan dengan konsep negara Indonesia. tak hanya di Indonesia, Hizbut Tahrir juga telah dilarang di 20 negara.

Senada, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, membenarkan apa yang telah disampaikan Wiranto. Menurutnya, menegakkan khalifah, sama halnya menggantikan tatanan tidak hanya pemerintah namun juga tatanan kenegaraan.

Baca Juga Alasan Hukum Pembubaran HTI!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here