PGRI Minta Kemendikbud Hentikan Program PLPG Lantaran Tak Maksimal!

0
731
PGRI
Copyright©TEMPO

PGRI Minta Kemendikbud Hentikan Program PLPG Lantaran Tak Maksimal!

Indowarta.com – Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud yang akan menghentikan program PLPG atau Pendidikan dan Latihan Profesi Guru rupanya ditentang oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Apalagi hingga kini masih tersisa tak kurang dari 400 ribu guru pegawai negeri sipil atau PNS yang belum lolos sertifikasi. Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai pengganti dipandang tidak memihak pada guru.

PLPG merupakan suatu program agar guru bisa mendapat sertifikasi. Program ini bergulir sejak tahun 2005. Ketua umum PGRI Unifah Rosyidi mengatakan, pelaksanaan PPG yang diluncurkan tahun ini dan sebagai program pengganti PLPG merupakan kebijakan yang tidak memihak pada guru.

Baca Juga Berita Terkini: Kemendikbud Kirim Ribuan Meja dan Kursi Untuk Sekolah di Kabupaten Pali!

Menurutnya, PPG malah membebani guru dalam jabatan lantaran harus menanggung sendiri sebagian biaya pendidikan yang berjalan selama 6 bulan. Sementara itu, biaya pelaksanaan PLPG sepenuhnya ditanggung pemerintah.

Kemendikbud
Copyright©Netralitas

“Alasan penghapusan PLPG dihapus karena sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Dan sekarang kalau Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tidak mampu mensertifikasi semua guru dalam 10 tahun, apakah itu salah guru?,” ujar Unifah.

Menurutnya, mereka yang tidak mampu menjalankan program degan baik. Ia menyesalkan kenapa harus guru yang menjadi korban. Jika rencana Kemendikbud untuk tetap menjalankan PPG, maka PGRI akan menggugat karena hal ini dianggap melanggap UU.

Baca Juga Berita Terkini: Kemendikbud Ikut Soroti Viralnya Skip Challenge dikalangan Pelajar!

Unifah menjelaskan, PLPG dijamin UU nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen serta peraturan Pemerintah nomor 74/2008 tentang Guru. Ia menyatakan Dirjen GTK (Guru dan tenaga Kependidikan) tidak dapat menghapus PLPG begitu saja lantaran masih ada guru yang belumlulus sertifikasi.

Selain itu, menurutnya jumlah guru PNS di semua jenjang pendidikan juga masih kurang. Maka dari itu, PGRI mendesak pemerintah untuk segeramengangkat guru honorer menjadi PNS.

Sementara itu, Direjen Kemendikbud Sumarna Surapranta mengatakan, PPG telah melalui kajian yang mendalam yang juga melibatkan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Ia menjelaskan PLPG tidak berjalan maksimal karena banyak guru yang tidak memenuhi kualifikasi.

Program tersebut dialokasikan dari anggara sertifikasi guru 2005 yang belum tersalurkan. Maka pihaknya akan memaksimalkan dengan menggelar PPG.

PPG untuk tahun ini memprioritaskan guru produktif untuk SMK dengan kuota sebanyak 2.500 guru. Setiap peserta akan mendapatkan subsidi Rp 7.5 juta untuk mengikuti pendidikan selama 6 bulan.

Baca Juga Berita Terkini: Kemendikbud Pastikan UN SMP 2017 Siap Dilaksanakan!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here