Belum Ada Bukti Kuat, Menteri Agama Sayangkan Penyegelan Markas Ahmadiyah!

0
214
Markas Ahmadiyah
Copyright©tstatic

Belum Ada Bukti Kuat, Menteri Agama Sayangkan Penyegelan Markas Ahmadiyah!

Indowarta.com- Menteri Agama yakni Lukman Hakim Saifuddin ini telah mengatakan bahwa kisruh penyegelan pusat kegiatan Ahmadiyah di Depok, Jawa Barat pada hari Minggu 4 Juni 2017 ini pun seharusnya tidak terjadi. Lukman pada saat berada di Jakarta pada hari Kamis 8 Juni 2017 ini telah mengatakan “Semestinya hal itu bisa dihindari sejauh tidak ada alasan yang betul-betul bisa dibuktikan bahwa Jamaah Ahmadiyah Indonesia [JAI] melanggar Surat Keputusan Bersama”.

baca juga : Krisis Qatar: Perhitungan Penurunan Turis Timur Tengah Ke Indonesia!

Menteri merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan juga Menteri Dalam Negeri tahun 2008 dalam menyikapi persoalan Ahmadiyah SKB pada hakikatnya adalah amanah dari UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama yang mengikat semua warga bangsa.

Menurut Lukman, tidak ada bukti yang kuat bahwa masjid Ahmadiyah ini digunakan untuk tempat menyebarluaskan paham bahwa nabi setelah Muhammad. Dengan begitu, tidak cukup alasan untuk menutup tempat ibadah karena setiap warga negara dijamin konstitusi untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing.

Markas Ahmadiyah
Copyright©ahmadiyah

Dirinya pun meminta agar dalam mengatasi persoalan Markas Ahmadiyah ini semua pihak tidak main hakim sendiri. Menurut dirinya, persoalan silang sengketa dan perbedaan masyarakat ini harus diselesaikan dengan lebih mengedepankan musyawarah lagi.

Kisruh Ahmadiyah ini telah kembali terjadi lagi. Pemerintah Kota Depok kembali melakukan penyegelan pusat kegiatan Ahmadiyah atau ketujuh kalinya di dalam kurun waktu dari tahun 2011 hingga tahun 2017.

baca juga : Berita Terkini: KPK Analisis Fakta Soal Amien Rais Disebut Terima Rp 600 Juta !

Pemkot Depok ini pun telah mengatakan bahwa penyegelan dilakukan untuk melindungi keselamatan jamaah Ahmadiyah. Sementara itu pihak Ahmadiyah menilai penyegelan yang dilakukan Pemkot Depok tidak sah dan cacat hukum.

Lukman mengatakan bahwa ada beberapa poin penting terkait dengan SKB. Yang pertama adalah memberikan peringatan dan memerintahkan kepada warga untuk tidak menceritakan, mengajutkan ataupun untuk mengusahakan dukungan umum meakukan penafsiran tentang suatu agam yang dianut di Indoenesia atau pun melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

baca juga : 

Iran Tuduh Arab Saudi Dukung ISIS dalam Serangan di Teheran!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here