Partai Demokrat Ngotot Ambang Batas Calon Presiden Dihapus!

0
156

Partai Demokrat Ngotot Ambang Batas Calon Presiden Dihapus!

Indowarta.com – Fraksi Demokrat tetap menginginkan ambang batas calon presiden atau presidential threshold dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) pemilu dihapuskan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Kabur Harman.

Partai yang ketuai oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menilai, ketentuan presidential threshold pada pemilu serentak tidak dapat diterapkan.

“Kalau sikap Demokrat 0 persen, tidak ada alasan untuk 5 persen, 10 persen, ini bukan soal lobi. Lobi kan kalau ada basis argumentasinya. Ini kan apa alasan untuk menentukan presidential threshold hasil Pemilu 2014 untuk Pemilu 2019?,” ujar Benny pada Senin (12/6).

Baca Juga Begini Penjelasan Partai Demokrat Soal Spanduk Agus Yudhoyono Bertebarn di Bali!

Pembahasan RUU Pemilu saat ini tengah dalam lobi untuk sejumlah isu yang belum disepakati, termasuk soal ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Menurut Benny, tidak relevan jika hasil legislatif digunakan sebagai presidential threshold pada Pemilu 2019 lantaran konstelasi politiknya berbeda.

Demokrat
Copyright©VIVA

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat ini menilai, tidak dihapusnya prdisential threshold merupakan upaya beberapa partai untuk memberikan kesempatan bagi calon tertentu untuk mencalonkan diri sebagai presiden.

Ia juga mengatakan, hal itu dapat dihindari dengan penguatan rekrutmen calon presiden oleh partai. Jadi penolakan Partai Demokrat lebih karena mengharagai putusan Mahkamah Konstitusi, yang menghendaki Pilpres dan pileg itu serentak.

Sehingga menurut Benny, kalau Pilpres dan Pileg itu serentak, maka hasil Pileg 2014 tidak dapat digunakan untuk menjadi syarat.

Selain itu, presidential Threshold sendiri juga menjadi bahasan alot di Pansus Pemilu. Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu akhirnya mnunda pengambilan keputusan lima isu krusial. Padahal seharusnya lima isu krusial tersebut diputuskan pada kamis (8/6) lalu.

Lima isu krusial tersebut yakni parliamentary threshold, presidential threshold, district magnitude, metode konversi suara, dan sistem pemilu. Namun ayangnya pembahasan kelima isu tersebut buntu. Isu presidential threshold menjadi isu yang paling alot dibahas.

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan pembahasan alot itu lantaran pemerintah juga berkepentingan dalam isu tersebut. Dalam draf usulannya, pemerintah menginginkan presidential threshold sebesar 20 persen kursi di DKP atau 25 persen suara sah nasional.

Sementara itu, beberapa partai seperti PKB, PAN, dan Gerindra menginginkan agar angka tak sebesar itu. Sedangkan Partai Demokrat menginginkan agar presidential threshold dihapuskan.

Baca Juga Partai Demokrat Siap Duel Langsung Dengan PDIP!

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY