Berita Terkini : Inilah Jadinya Jika Pemprov DKI ‘Bentrok’ Dengan Yusril Ihza Mahendra !

0
7123
Yusril Ihza Mahendra

Berita Terkini : Inilah Jadinya Jika Pemprov DKI ‘Bentrok’ Dengan Yusril Ihza Mahendra !

indowarta.comYusril Ihza Mahendra telah berulang kali menegaskan bahwa dia tidak takut akan berhadapan dengan pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di pengadilan. Tidak hanya itu, pakar hukum tata negara cum advokat tersebut sangat optimis dia bisa memenangkan perkara yang dia bela melawan Pemprov DKI Jakarta.

Hingga saat ini terdapat tiga kasus yang dia tangani melawan Pemprov DKI Jakarta. Perkara yang disebut adalah persoalan Bantargerbang, Bidaracina, dan juga Luar Batang. Semua perkara tersebut dia tangani secara bersamaan dan masih berlangsung hingga saat ini.

Yang pertama adalah persoalan di Bantargebang. Pengelola Tempat Sampah Terpadu (TPST) Bantagerbang yaitu pt Godang Tua Jaya (GTJ) dan juga PT Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI) telah dituding oleh pemerintah wanprestasi. Karena hal tersebut, pemerintah pun mempertimbangkan untuk pemutusan kontrak kerja. Karena tidak mau ditekan terus menerus, Akhirnya kedua perusahaan tersebut menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum.

Yusril Ihza Mahendra

Yusril pun siap membawa masalah tersebut ke pengadilan jika Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan surat peringatan ketiga. Pemprov DKI pun menjanjikan akan menerbitkan SP 3 tersebut pada bulan Januari lalu. Namun hingga saat ini masih belulm ada kepastiannya.

Yang kedua adalah kasusnya di Bidaracina. Perkar ini mengenai gugatan warga Bidaracina kepada Pemprov DKI Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Partai Bulan Bintang (PBB) dan warga Bidaracina menggugat kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait dengan penetapan lokasi untuk pembangunan Sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Penetapatan tersebut dinilai telah melanggar asas-asas pemerintahan. Dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta kalah.

Yang ketiga adalah kasus yang berada di Luar Batang. Yusril Ihza Mahendra pun ditunjuk secara langsung oleh warga sebagai kuasa hukum mereka. Langkah pertama yang dilakukan Yusril adalah meminta pemerintah menunjukkan legalitas tanah Luar Batang adalah tanah milik Pemprov DKI Jakarta.

Penggusuran Luar Batang harus diundur yang mulanya Mei 2016 menjadi akhir tahun 2016. Pemerintah beralasan bahwa rumah susun yang akan ditempati oleh warga masih belum siap.

baca juga :

Berita Terkini : Inilah 3 Nama Yang Akan Diusung Gerindra Dalam Pilgub DKI 2017 !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here