Jokowi Tegaskan Tak Boleh Ada Pikiran Pikiran Untuk Melemahkan KPK!

0
401
Jokowi
Copyright ©Kini

Jokowi  Tegaskan Tak Boleh Ada Pikiran Pikiran Untuk Melemahkan KPK!

Indowarta.com– Presiden Joko Widodo ini meminta agar jangan pernah ada pikiran untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hal ini telah disampaikan oleh Jokowi pada saat dimintai komentarnya menenai hak angket KPK yang pada saat ini sedang bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat.

Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada hari Selasa 13 Juni 2017 ini telah mengatakan “Jangan ada pikiran-pikiran melemahkan KPK, enggak boleh”. Jokowi mengatakan apabila memangada yang harus diperbaiki dari kinerja KPK, maka KPK juga harus melakukan pembenahan.

Namun Jokowi juga menegaskan bahwa KPK juga harus tetap kuat dan upaya pemberantasan korupsi ini tidak boleh mengendur. Hal ini karena Indonesia masih memerlukan upaya yang luar biasa di dalam melakukan pemberantasan korupsi. Jokowi mengatakan “Saya tidak ingin KPK lemah. Sudah. KPK harus kuat”.

WAJIB BACA :  Polemik UU Pemilu Tentang Presidential Treshold 20 Persen!

BPJS kesehatan

Namun Jokowi masih enggan untuk berkomentar pada saat ditanyai mengenai apakah hak angket KPK yang sedang berjalan di DPR itu akan melemahkan lembaga antirasuah itu. Jokowi mengatakan “Angket KPK ini wilayahnya DPR”.

Sementara itu Ketua KPK yakni Agus Rahardjo ini telah berharap agar Presiden Joko Widodo ini memberikan penolakannya terhadap hakn angket KPK ini. Dirinya berharap agar Jokowi ini segera mengambil sikap di dalam kisruh hak angket KPK ini.

Agus seusai menghadiri acara Konvensi Anti Korupsi di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat pada hari Sabtu 10 Juni 2017 ini telah mengatakan “KPK kan enggak harus lapor ke Presiden, tapi Presiden pasti mengamati lah. Mudah-mudahan Presiden mengambil sikap”.

WAJIB BACA :  Saat PAN 'Nakal' Dan Menentang Presiden Jokowi!

Dirinya menyebutkan bahwa pada saat ini DPR yang merupakan cabang kekuasaan legislatif ini sudah bersikap untuk terus melanjutkan hak angket KPK ini. Agus mengatakan “Kalau KPK kan posisinya di yudisial ya. Nah sekarang legislatif sudah bersuara. Yang perlu kita tunggu yang dieksekutif (Presiden). Ya paling tidak sama seperti suaranya KPK,”. Dalam hak angket KPK ini, terdapat bebearpa pihak  yang pro dan juga kontra.

baca juga : 

KPK Telusuri Aset Andi Narogong Lewat 4 Direktur Swasta Ini!

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY