Berita Terkini: Pasal Penahanan Ahok Digugat Ke MK!

0
1261
Ahok-Djarot
Copyright©VOA Indonesia

Berita Terkini: Pasal Penahanan Ahok Digugat Ke MK!

Indowarta.com– Selama masa penyidikan, Basuki Tjahaja Purnama atau yang kerap disapa dengan nama Ahok ini pun tidak ditahan. Namun pada saat keluar vonis Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Ahok pun ditahan. Padahal putusan tersebut masih belum berkekuatan hukum. Ada yang janggal, Zain Amru Ritonga pun menggugat pasal terkait ke Mahkamah Konstitusi.

baca juga : Ahok Tak Setuju Dirinya Dipindah ke Lapas Cipinang?

Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menahan Ahok berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf a yang bunyinya sebagai berikut :
Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan, cukup untuk itu.

Kuasa hukum pemohon, Bonget Jhon Sihombing, dalam sidang di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta pada  hari Selasa 13 Juni 2017 ini telah mengatakan “Pasal 193 ayat 2 huruf a dinilai telah bertentangan dengan pandangan atau aliran, pikiran, nilai, jiwa, dan semangat UUD 1945 sebagaimana Pasal 28D ayat 1 dan Pasal 1 ayat 3”.

Ahok-Djarot
Copyright©Kompas

Pasal penahanan yang kini telah diterapkan kepada Ahok ini telah menimbulkan perbedaan penafsiran ataupun multitafsir yang sangat luas. Dengan adanya penjatuhan putusan agar terdakwa ditahan, padahal selama persidangan tidak ditahan.

Bonget mengatakan “Maka banyak pihak yang beranggapan, terdakwa yang diputus berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf a tersebut tidak boleh ditangguhkan penahanannya, walaupun masih ada proses banding. Namun, di sisi lain ada yang berpendapat masih bisa ditangguhkan penahanannya”.

Pihak yang berpendapat tidak dapat ditangguhkan penahanannya ini mempunyai alasan putusan pemidanan dan perintah penahanan ini harus diterima sebagai kenyataan hukum serta berkekuatan eksekutorial. Karena sudah menjadi suatu prinsip bahwa putusan pengadilan ini harus dianggap benar sampai adanya putusan diatasnya yang berwenang membatalkan putusan tersebut.

baca juga : Lapas Penahanan Ahok Masih Belum Diputuskan!

Selain itu pemohon juga menilai bahwa penahanan Ahk ini di luar kelaziman. Hal ini karena banyak kasus yang serupa tetapi pengadilan negeri tidak langsung menahan terdakwa.

Bonget mengatakan “Pasal 193 ayat 2 huruf a KUHAP membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap hak persamaan di muka hukum, di mana hakim pengadilan negeri secara subjektif dan dapat menahan terdakwa yang sebelumnya tidak ditahan pada saat dijatuhkannya putusan. Faktanya, terdapat pembedaan atau disparitas putusan. Selama ini lebih banyak hakim pengadilan negeri tidak melakukan penjatuhan putusan penahanan terhadap terdakwa yang selama proses persidangan tidak ditahan”.

baca juga : 

Resmi Jadi Narapidana, Ahok Berhak Lakukan Hal Ini!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here